Dukung Anggaran Ditambah, Komisi IX DPR Sarankan Kepala BP2MI Temui Presiden

JAKARTA - Terkait minimnya anggaran, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI.

Hal tersebut terkuak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) BP2MI dengan Komisi IX DPR, Kamis (25/3/2021).

Komisi IX DPR RI menilai, anggaran BP2MI tahun 2021 sangat rendah dibandingkan dengan tugas, pokok dan fungsi yang melekat di BP2MI untuk melindungi dan memberdayakan PMI.

Oleh karena itu, BP2MI diminta untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan anggaran TA 2021, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN.

"Komisi IX DPR RI mendorong Kepala BP2MI untuk bertemu Presiden RI dalam rangka membicarakan kebutuhan penambahan anggaran BP2MI TA 2021, sehingga penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan PMI dapat dimaksimalkan terutama di masa Pandemi Covid-19," ujar Pimpinan rapat, Felly Runtunewa saat membacakan hasil kesimpulan rapat yang membahas realisasi anggaran BP2MI tahun anggaran 2020 dan konsep Kredit Usaha Rakyat dalam pembiayaan penempatan PMI.

Apresiasi positif datang dari para anggota DPR RI peserta rapat yang mendukung kebijakan BP2MI dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan PMI.

Ratu Ngadu Bonu Wulla dari fraksi Partai Nasdem bahkan memberikan pujian bernada haru, betapa BP2MI telah banyak berperan bagi warga PMI di daerah asalnya Nusa Tenggara Timur.

"Saya apresiasi sebesar-besarnya kepada BP2MI atas kinerjanya menunjukkan negara hadir untuk melindungi PMI yang bermasalah di luar negeri. Saya mewakili masyarakat NTT khususnya, dan Indonesia pada umumnya meminta agar anggaran BP2MI naik tiga kali lipat," tuturnya.

Sementara Saleh Daulay, Anggota DPR RI Fraksi PAN juga menyatakan dukungan penuh untuk peningkatan anggaran BP2MI. "Besaran anggaran dari BP2MI menunjukkan keseriusan negara dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, karena anggaran merupakan kunci pelaksanaan kerja-kerja birokrasi. Saya minta dalam kesimpulan rapat perlu kita sebutkan terkait dukungan peningkatan anggaran tersebut," tandasnya.

Komisi IX juga mendorong BP2MI untuk mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat bagi para CPMI untuk memberikan keberdayaan bagi CPMI serta menghindarkan mereka dari jeratan sindikat Penempatan Ilegal PMI.

Sebelumnya, Sekretaris Utama BP2MI Tatang Budi Utama Razak berharap agar tidak terjadi refocusing anggaran BP2MI pada tahun ini. "Tahun lalu akibat pandemi Covid-19, penempatan PMI belum dimungkinkan, namun untuk tahun ini sudah memungkinkan untuk kita melakukan penempatan. Ketersediaan anggaran akan mendukung optimalisasi kerja tersebut," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI menekankan, bahwa biaya penempatan tidak boleh dibebankan kepada PMI terutama untuk sepuluh jabatan. "Saat ini kita sedang mengkaji negara-negara serta penyesuaian komponen pembiayaannya," tambahnya.***