Merawat Kalangan Terdidik dengan Kepemimpinan Substantif dan Berintegritas

JAKARTA - Pegiat Hukum dan Aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) jebolan FH Undip (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) angkatan 1993, Nukila Evanty, mantap melaju sebagai calon Formatur-Ketua Umum Ikatan Alumni FH Undip tahun 2021. Ia bahkan mengaku siap mengorbankan sebagian agenda aktivismenya demi memajukan Ikatan Alumni yang memiliki voters sekitar 2000an orang itu.

Dalam sebuah bincang dengan GoNews.co pada Jumat (26/3/2021) siang, Nukila mengatakan, banyak yang harus dilakukan untuk memajukan Ikatan Alumni FH Undip, diantaranya; menjadikan Fakultas Hukum dan Ikatan Almuninya embeded, meningkatkan keberdayaan sebanyak mungkin alumni termasuk mereka yang belum bekerja, menerapkan program yang teragenda dan pembiayaan yang berkelanjutan, mengikis kultur feodal dimana seseorang terlalu dikultuskan sebagai tokoh nasional yang kuat jaringan dan pendanaannya.

"Bagaimana caranya agar dana itu berkelanjutan, sustainable funding. Lebih transparan dan no corruption. Saya tidak mau Ikatan Alumni FH Undip menjadi tameng bagi segilintir orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu," kata Nukila.

Nukila meyakini, pekerjaan besar memajukan Ikatan Alumni FH Undip tak bisa Ia kerjakan sendiri, karenanya kata Dia, "Prinsip saya adalah kolaborasi. Itu core-nya, karena banyak alumni hebat kan,".

"Kolaborasi itu bisa antara senior dengan junior serta kolaborasi kita dengan universitas dan fakultas karena kita harus embeded tadi," kata dia. Penelusuran GoNews.co, prinsip kolaborasi ini juga Nukila tunjukkan dengan bersilaturahim kepada Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama.

Sebagai calon perempuan satu-satunya saat ini, Nukila berhadapan dengan beberapa orang diantaranya, Joko (angkatan 1985), Redi (angkatan 2000an), dan Raja (angkatan 1997). Bagi Nukila, nama-nama tersebut merupakan sosok yang mampu, pintar, cerdas, dan punya cita-cita sama untuk memajukan Ikatan Alumni FH Undip.

"Tapi sampai sekarang mereka mungkin masih malu-malu sehingga hanya sebatas calon formatur aja. Apakah mungkin karena kultur malu mengekspresikan? Seharusnya kan formatur juga konsekuensinya bersedia menjadi ketua umum," ujar Nukila.

Sebatas informasi, dugaan bahwa salah satu Menteri Kabinet Jokowi dijadikan kuda hitam Ketua Umum pilihan formatur nantinya, juga berhembus di arena. Sementara Nukila, memastikan tak ada kekuatan politik di belakang dirinya. Lalu bagaimana Ia mendorong mesinnya dalam kontestasi yang Ia lakoni?

"Kolaborasi," ujar Nukila.

"Modal itu bukan hanya uang," kata dia menjelaskan bahwa ada banyak cara untuk memobilisasi sumber daya dan bersifat voluntary.

Sebagai calon dari salah satu kumpulan orang-orang terdidik, Nukila menyatakan, hal mendasar dalam yang harus dibenahi dalam pendidikan adalah kebebasan akademik, da penguatan integritas termasuk kesetiaan kepada idiologi pancasila.

"Dunia pendidikan (termasuk Undip) harus terbebas dari orang-orang yang memecah persatuan dengan paham-paham tertentu atau mereka yang terafiliasi dengan organisasi yang jelas-jelas mengganggu pemerintahan, karena sebenarnya lama-lama juga bisa merongrong kita," tegas Nukila.

Nukila memungkasi, "Big No untuk yang membawa bendera-bendera tertentu. Ini harus bebas dari kepentingan politik. Mungkin kita punya bendera di luar, tapi jangan bawa masuk ke ikatan alumni,".***