Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
Peristiwa
14 jam yang lalu
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
2
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
Politik
15 jam yang lalu
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
3
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
4
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
Olahraga
13 jam yang lalu
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
5
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
Peristiwa
13 jam yang lalu
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
6
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Peristiwa
17 jam yang lalu
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Home  /  Berita  /  Politik

Berpotensi Lahirkan Gayus Jilid II, PKS Siap Kawal Kasus Suap Pajak di Kemenkeu

Berpotensi Lahirkan Gayus Jilid II, PKS Siap Kawal Kasus Suap Pajak di Kemenkeu
Anggota Fraksi PKS DPR, Anis Byarwati. (Foto: Istimewa)
Selasa, 30 Maret 2021 11:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kasus dugaan suap oknum di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali terjadi, berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata kasus ini bakal melahirkan Gayus jilid II karena penerimaannya mencapai puluhan miliar.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, sudah memiliki program pencegahan pemberantasan korupsi. Seperti membangun unit Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dan Whistle Blowing System (WISE).

Menanggapi kasus ini, anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati, menyatakan sangat dibutuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Karena kesadaran ini dapat memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin wajib pajak.

"Slogan pajak Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya,  jangan hanya sekedar slogan. Tapi harus benar-benar dibuktikan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakat," ujar Anis dalam siaran persnya yang diterima GoNews.co, Selasa (30/3/2021).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menegaskan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan di mana DJP bernaung, harus bisa memberikan kemudahan baik sistem, IT, SDM, pelayanan dan kenyamanan. "Sehingga tidak ada lagi istilah membayar pajak itu sulit dan berbelit," ungkapnya.

Mengingat Wajib Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak BUmi dan Bangunan (PBB) sangat berbeda karakter Wajib Pajaknya, kemudahan-kemudahan ini harus terus ditingkatkan.

Karena system sangat berpengaruh terhadap karakter Wajib Pajak dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut sistem official assessment, sedangkan yang non PBB sudah menganut self assessment.

"Mengingat self assessment ini, Wajib Pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan mandiri oleh wajib pajak, jangan sampai wajib pajak merasa sulit memenuhi kewajiban perpajakannya," papar Anis.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini juga mengingatkan agar Law Enforcement sebagai penegakan hukum yang benar harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Menurutnya, hal ini penting untuk memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

Hal ini disampaikannya terkait dengan celah korupsi yang diduga karena adanya metode pemeriksaan pajak yang dibagi menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak cukup menyatakan bahwa wajib pajak sedang diperiksa atas dugaan pembayaran pajak yang kurang dari yang seharusnya.

Dengan sendirinya, wajib pajak berada pada posisi yang terintimadasi. Kondisi inilah yang menyebabkan wajib pajak seringkali tergiur untuk melakukan negosiasi tidak halal dengan pemeriksa pajak.

Namun demikian, Anggota Baleg DPR ini menegaskan, prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif.

Karena prasangka negatif bisa menyebabkan wajib pajak defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi, tidak kooperatif dan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin.

"Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Dan inilah PR besar kita, apalagi dengan kasus ini karena masyarakat pernah trauma dengan kasus ‘Gayus’, "ungkapnya.

Anis pun menyampaikan komitmennya untuk mengawal kasus ini sampai terungkap jelas. Kasus ini akan menjadi evaluasi bagi DJP dan Kemenkeu untuk melakukan pembenahan. Dan seandainya berkaitan dengan UU maka harus segera dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR.

"Kita semua sangat berharap penegakan hukum atas kasus ini dapat transparan sehingga tidak akan kembali mencederai kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak atau sebaliknya," pungkasnya.***

wwwwww