Kepastian Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia Tergantung Loby Tingkat Tinggi Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menanggapi klaim Kemenag yang mengaku sudah melakukan loby-loby terhadap pemerintah Arab Saudi terkait kepastian keberangkatan Jamaah Haji Indonesia tahun 2021 ini.

Menurutnya, pemerintah tak bisa hanya sekadar melobi dengan cara berdiplomasi untuk mendapatkan izin keberangkatan haji dari Arab Saudi. Tapi, kata Gus Jazil, sapaan akrab jazilul Fawaid, meminta pemerintah melakukan lobi tingkat tinggi kepada otoritas Saudi agar jemaah Indonesia diprioritaskan.

Hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia. Dengan pertimbangan itu, kata Jazilul, seharusnya Indonesia lebih mampu menekan Saudi agar kesempatan haji bagi jemaah Indonesia tidak lagi ditunda untuk tahun ini. "Pemerintah harus melakukan lobi tingkat tinggi, supaya tahun ini tidak libur lagi," kata Gus Jazil, dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema "Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021" di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (9/4/2021).

"Kalau tidak, Indonesia sebagai jemaahnya terbanyak masa harus kalah sama Arab Saudi?," tandasnya.

Koordinator Nasional Nusantara Mengaj ini menegaskan, pelaksanaan haji tidak hanya soal ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Namun, lebih dari itu, keberhasilan ibadah haji bagi jemaah suatu negara menjadi momentum untuk membangun citra positif di mata dunia. "Haji itu soal delegasi bangsa, tidak hanya soal Islam saja. Nah keberhasilan dalam haji ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengkalaim telah melobi pemerintah Arab Saudi terkait keberangkatan haji 2021 bagi jemaah haji asal Indonesia. Namun demikian, pihaknya belum bisa mendapatkan kepastian dari Pemerintah Arab Saudi.

Demikian diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi. "Sampai dengan saat ini belum ada kepastian dari Arab Saudi. Saya sering ditanyakan kepastiannya kapan Pak, yang tahu hanya dua, Allah dan Raja Arab," ujar Zainut Tauhid.

Zainut mengaku Kemenag telah melakukan sejumlah upaya kepada otoritas Saudi agar peluang keberangkatan haji bagi jemaah Indonesia terbuka untuk tahun ini. Selain melobi pihak pemerintah di Saudi, menurut dia, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas juga telah berkomunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi di Indonesia.

"Tapi hingga detik ini kami belum mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan Haji 2021," ujarnya.

Jika melihat ibadah haji yang biasa diselenggarakan setiap tanggal 8 Zulhijah, maka terhitung dari saat ini waktu yang tersedia kurang dari empat bulan untuk sampai pada bulan Zulhijah yang jatuh pada bulan Juli mendatang. Zainut mengaku pemerintah optimistis ibadah haji tahun ini bakal terlaksana.

Sebab, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario untuk menunjang pelaksanaan haji. Skenario itu antara lain penerapan protokol kesehatan, layanan jemaah di Tanah Suci, durasi masa tinggal jemaah dan aspek ibadah haji di masa pandemi.

Selain itu, pemerintah juga sedang berfokus menyusun skenario dengan kuota keberangkatan sebesar 30 persen, 25 persen, 20 persen, 10 persen, dan 5 persen. Kuota ini makin berkurang karena skenario dengan kuota 100 persen dan 50 persen tidak memungkinkan tersebab waktu yang semakin mendesak. "Tapi kami optimistis haji tahun ini bisa dilaksanakan," katanya.***