Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
2 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
3
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
22 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
4
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
23 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
5
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
22 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
6
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
23 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Home  /  Berita  /  Nasional

IKN di Kaltim Masih Tataran Keputusan Politik, Bukan Keputusan Hukum

IKN di Kaltim Masih Tataran Keputusan Politik, Bukan Keputusan Hukum
Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta. (gambar: ist./twitter)
Kamis, 15 April 2021 11:33 WIB
JAKARTA - Anggota Baleg DPR RI (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Guspardi Gaus alias GG menyatakan, pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur sebenarnya masih tahap keputusan politik, belum merupakan keputusan hukum.

"Karena memang belum ada Undang-Undang sebagai payung hukumnya. Sampai saat ini masih berlaku UU Nomor 29 tahun 2007 yang mengatur tentang ibukota negara ada di Jakarta," kata Guspardi kepada GoNews.co, Kamis (15/4/2021).

Guspardi menegaskan, Ibukota Negara di Kalimantan baru bisa dilanjutkan setelah ada keputusan hukum. Artinya, perlu ada perubahan atau revisi UU. RUU IKN (Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara) memang masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2021, namun sampai sekarang belum ada kepastian pembahasannya.

"Kita masih menunggu kelanjutannya," pungkas Guspardi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Nasional, Politik
wwwwww