PPP dan PKS Gagas Poros Islam di Pilpres 2024, PAN Ogah Ikut-ikutan

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan terkait wacana poros partai Islam pada 2024. PAN menyatakan tak akan ikut wacana poros partai Islam dengan sejumlah alasan.

Demikian diungkapkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada GoNews.co melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/3/2021).

"Adanya gerakan untuk menghidupkan wacana poros Islam pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS, PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS," katanya.

"Namun PAN tidak akan ikut wacana poros Islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," sambungnya.

Viva menjelaskan penggunaan politik identitas berbasis agama perlu disikapi secara hati-hati. Menurut Viva, simbol agama sebaiknya tak dimasukkan ke dalam politik.

"Pertama, meski ciri/identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek jualan ke publik. 

Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional," ujar Viva.

"Menurut saya, yang dimaksud Sekjen PAN Mas Eddy Soeparno adalah pemikiran seperti itu," tegas jubir PAN ini.

Viva mengatakan PAN belajar dari sejarah perpolitikan yang terjadi di lapangan. PAN tak ingin kondisi itu berulang.

"Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi," sebut Viva.

Alasan lainnya yang diungkap Viva yakni wacana politik berbasis agama tak produktif. Viva menyarankan agar wacana yang berkembang ke adu gagasan.

"Kedua, wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesis poros lain berbasis non-agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa," ujar Viva.

"Ketiga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk membentuk koalisi partai politik Islam untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama. Menurutnya, kemungkinan penjajakan untuk membentuk koalisi parpol Islam di Pilpres 2024 masih terbuka.

"Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, eh 2,5 tahun. Sangat memungkinkan [bentuk koalisi parpol Islam]," kata Aboe dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Rabu (14/4).

Dia menerangkan, PKS adalah parpol yang mengusung visi rahmatan lil 'alamin atau politik sebagai manifestasi Islam yang penuh kasih dan sayang.

Menurutnya, PKS membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan parpol manapun di Pilpres 2024.

"Kita akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kita dan akan kita menyatukan kerja sama besar kita dengan partai lain. Maupun dengan yang lain, jadi sangat mungkin waktu masih panjang," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi pun mengungkap soal kemungkinan membentuk koalisi parpol Islam bersama PKS. PPP, kata dia, terbuka untuk berbicara dengan PKS tentang sistem kepemiluan agar membuat pesta demokrasi pada Pemilu 2024 menjadi enak dan lebih dinikmati semua pihak.

"Masyarakat dan parpol dan semua pihak. Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik," kata dia.

Dalam pertemuan PPP dan PKS sendiri terjalin kesepakatan sebanyak tujuh poin, yaitu PKS dan PPP berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD Indonesia 1945 serta PKS dan PPP akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai amanat reformasi.***