Yenny Wahid Ingatkan Sesepuh PKB Soal Perlakuan Cak Imin terhadap Gus Dur

JAKARTA - Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) pasca dilangsungkannya musyawarah cabang (Muscab) serentak tahun 2021. Banyak pengurus daerah yang tidak puas atas penyelenggaraan muscab tersebut.

"Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotis yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron Rosyadi Hamid, juru bicara Yenny dalam pers rilisnya, Kamis (15/4/2021).

Untuk itu, Imron mewakili Yenny Wahid mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan lingkaran elite-nya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai.

Termasuk, kata Imron, tentang sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Baginya, Gus Dur bukan sekadar pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu.

"Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai 'upaya perlindungan kepada Cak Imin' yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. 'Kesadaran kolektif' diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," pungkas dia.

Sebelumnya, usai kudeta Partai Demokrat mereda, kini isu kudeta pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Ada gerakan yang mau menggoyang Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari posisi Ketua Umum PKB.

Isu kudeta di PKB makin kencang seminggu terakhir ini. Para kader PKB di sejumlah daerah dikabarkam berencana menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menurunkan Cak Imin dari pucuk pimpinan partai.

Kabar tersebut dibenarkan Eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru. Menurut dia, alasan pengurus daerah ingin menggelar Muktamar Luar Biasa, karena Cak Imin disinyalir banyak melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Menurut dia, belakangan ini, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB secara serampangan menunjuk Ketua dan para pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga Dewan Pengurus Cabang (DPC). Padahal, sesuai AD/ART, DPP PKB seharusnya melakukan penjaringan nama pengurus DPC melalui DPW.

"Tapi kemarin di pemilihan wilayah enggak terjadi seperti itu. Ujug-ujug muncul Surat Keputusan ketua DPW. Lalu pemilihan ketua DPC juga. Sehingga teman-teman anggap musyawarah wilayah dan cabang serentak 2020 kemarin enggak sesuai AD/ART," kata Andi.

Ia juga menjelaskan mekanisme penjaringan Ketua DPW dan DPC dalam AD/ART harus diusulkan minimal lima orang calon kepada DPP. Tapi, belakangan ini para Ketua DPW dan DPC PKB dipilih berdasarkan kedekatan dengan Cak Imin.

Andi menilai, kondisi PKB saat ini tak lagi sesuai dengan cita-cita dan pendiri PKB terdahulu. Salah satunya tak dibuka ruang demokrasi untuk memilih calon ketua umum di tingkat kepengurusan daerah-daerah.

"Ini enggak demokrasi, tapi sangat-sangat kedekatan dengan ketua wilayah dengan ketua DPP. Sangat dimungkinkan ada permainan money politics. Karena yang memilih DPW dan DPC yakni pemimpin DPP, yakni Muhaimin. Siapa yang dekat itu yang ditetapkan," kata dia.

Di sisi lain, Andi mengklaim sekitar 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 113 DPC PKB sudah konsolidasi untuk mendukung Muktamar Luar Biasa PKB tersebut.

Sayangnya, Andi enggan membeberkan DPW dan DPC mana saja yang sudah merencanakan Muktamar Luar Biasa tersebut. "Itu rahasia. Nantilah kami rilis secara tertulis setelah semua rampung. Sekarang juga kami sudah komunikasi dengan petinggi-petinggi partai PKB yang ada di DPP. Mereka wait and see aja," tambah dia.

Putri Gus Dur, Yenny Wahid juga mengaku sudah mendengar dinamika yang terjadi di interal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021. Dia mengakui, selama memimpin PKB, Cak Imim semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme. Hal itu tentu tidak sehat bagi pengembangan demokrasi.

"Kami mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai," kata juru bicara Yenny Wahid, Imron Rosyadi Hamid.

Sementara itu, Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, isu kudeta yang terjadi di PKB takkan berlangsung sengit. Cak Imin yang kini Wakil Ketua DPR itu masih amat powerfull di PKB, sehingga sulit untuk didongkel. “Cak Imin masih sangat kuat. Saya memprediksi, isu ini hanya riak kecil dan akan segera selesai,” katanya seperti dilansir GoNews.co dari RM.id

Dia menjelaskan, selama kepemimpinan Muhaimin, di PKB hampir tak ada faksi. Khususnya di DPP, semua kadernya nurut dengan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini. "Hampir seluruh pejabat struktural di DPP, orangnya Cak Imin. Agak susah membayangkan Cak Imin bisa digoyang," pungkasnya.***