Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
3 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
23 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
3
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
23 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
4
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
Peristiwa
24 jam yang lalu
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
5
Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi Sekaligus
Politik
21 jam yang lalu
Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi Sekaligus
6
Gandeng Kidzania Jakarta, Mitsubishi Konsisten Edukasi Otomotif untuk Anak-anak
Ekonomi
23 jam yang lalu
Gandeng Kidzania Jakarta, Mitsubishi Konsisten Edukasi Otomotif untuk Anak-anak
Home  /  Berita  /  Politik

Melalui RUU ASN, KASN Baiknya Dilebur

Melalui RUU ASN, KASN Baiknya Dilebur
Kantor KASN. (gambar: ist./kasn.go.id)
Jum'at, 16 April 2021 15:37 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Guspardi Gaus, mempertanyakan urgensi mempertahankan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Persoalan netralitas ASN jadi sorotan.

"Ketika Pemilu, dimana KASN itu? Pas pemilu itu KASN seharusnya aktif, bukan pasif. Pemilu itu sarat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Jadi, kalau memang tugas fungsinya tidak berjalan dengan optimal karena kewenangannya banyak yang tumpang tindih dan bikin dana mubazir buat apa dipertahankan?" kata Guspardi dalam pernyataan tertulis yang dikutip GoNEWS.co, Jumat (16/4/2021).

Guspardi menjelaskan, fungsi KASN dalam memberikan pengawasan terhadap penerapan kode etik perilaku dan netralitas ASN sesuai kewenangannya, utamanya dalam menghadapi perhelatan Pilkada, sering tidak berjalan. Penataan manajemen dan pengawasan kinerja ASN, menjadi sorotan serius karena kewenangan KASN mengeksekusi laporan pelanggaran hanya terbatas pada rekomendasi. Atas dasar itu, Guspardi mendukung wacana pembubaran KASN melalui revisi UU ASN.

Lebih jauh, menurut Guspardi, kewenangan KASN sebaiknya dilebur atau diintegrasikan kepada KemenPAN-RB di tingkat pusat. Sementara di tingkat lokal, kewenangan mengawasi etika dan perilaku ASN diserahkan pada instansi Pemda (pemerintah daerah).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Nasional, Politik
wwwwww