Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
8 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
Politik
9 jam yang lalu
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
3
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
Hukum
15 jam yang lalu
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
4
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
Peristiwa
8 jam yang lalu
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
5
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
Peristiwa
12 jam yang lalu
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
6
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Internasional
14 jam yang lalu
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Home  /  Berita  /  Kesehatan

Pengawasan Penjualan Alat Rapid merupakan Kewenangan Penegak Hukum

Pengawasan Penjualan Alat Rapid merupakan Kewenangan Penegak Hukum
Toko online menawarkan alat tes antibodi. Salah satu toko juga menampilkan video tutorial penggunaan alat antigen secara mandiri. (gambar: tangkapan layar situs tokopedia)
Minggu, 18 April 2021 15:00 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pihaknya telah mengatur penjualan Alkes (alat kesehatan). Pengawasan penerapan aturan, merupakan ranah penegak hukum.

Pernyataan Nadia tersebut, menanggapi informasi adanya penjulan alat tes rapid antibodi secara daring seiring munculnya animo masyarakat untuk melakukan tes antibodi pasca vaksinasi.

"Harus tahu dulu dia ada ijin toko Alkes atau nggak? Karena penjulan Alkes itu ada izin dari Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten/Kota," kata Nadia kepada GoNEWS.co, Minggu (18/4/2021).

Lebih jauh, jelas Nadia, perlu diketahui bahwa alat antigen termasuk alat kesehatan yang tidak bisa diperjualbelikan bebas. Penggunaannya harus oleh tenaga kesehatan dan tidak boleh digunakan oleh masyarakat secara mandiri.

Nah, lanjut Nadia, "regulasi kan sudah ada, tinggal dilaksanakan oleh Pemda (pemerintah daerah). Yang memonitor, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan penegak hukum,".

Penelusuran GoNEWS.co, aturan mengenai aturan penyaluran alat kesehatan tertuang dalam; 1) Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2020 tertanggal 23 Agustus 2020; 2) Permenkes 1190/Menkes/Per/VIII/2010; dan Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan no. HK 02.03/I/770/2014.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwww