Seribuan Nama KPM BST yang Disebut Hilang dari Daftar masih Dicek

JAKARTA - Humas Kemensos RI (Kementerian Sosial Republik Indonesia), Agus mengungkapkan, bahwa program BST (bantuan sosial tunai) sudah berakhir. BST adalah program yang ditujukan untuk 10 juta KPM dengan besaran bantuan Rp300.000 selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021.

Kepada GoNEWS.co, Senin (19/4/2021), Agus memastikan bahwa tidak ada pengurangan jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) hingga program berakhir, hanya memang data KPM (yang bersumber dari pemerintah daerah, red) tetap disesuaikan dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) milik Kemensos RI.

"Jumlahnya tetap (10 juta KPM, red), karena sudah dianggarkan," kata Agus.

Sementara itu, GoNEWS.co menerima keluhan dari warga salah satu kelurahan di Jakarta bahwa banyak warga yang tadinya menerima BST kemudian tidak lagi menerima BST di pencairan Maret dan April. Penuturan warga juga dikuatkan oleh salah satu pengurus RT (Rukun Tetangga) setempat. Data yang dikirimkan kepada GoNEWS.co menyebut, ada sejumlah 1.412 KPM BST raib dari daftar penerima Maret dan April (tahap 3 dan tahap 4) di kelurahan tersebut. Bantuan tahp 3 dan 4 untuk 1.412 KPM itu senilai Rp847.200.000.

"Saya belum tahu, coba nanti saya cek bagian teknis," kata Agus.

Terkait hal ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis meminta Kemensos RI untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Penyesuaian data KPM BST dengan DTKS dalam konteks pemutakhiran data dan penguatan akurasi data patut diapresiasi, tapi ketika ada nama KPM yang raib maka penjelasannya juga harus ada.

"Kalau status sosial mereka yang hilang dari daftar KPM itu sudah berubah, ya kita patut syukuri karena artinya masyarakat kita hidupnya berarti tambah baik. Kalau statusnya, berdasarkan fakta, masih perlu bantuan, ya itu perlu ditelusuri kenapa namanya menjadi hilang. Ada permainan apa di situ? Kemensos harus bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa nama mereka hilang," kata John.

John memastikan, peristiwa ini akan menjadi catatannya di Komisi VIII DPR RI. Ia melanjutkan, persoalan akurasi data penerima bantuan memang masih jadi persoalan nasional. "Kita minta diperbaiki terus. Kita banyak menemukan orang yang seharusnya dapat malah tidak dapat,".

Bahkan, kata Legislator Partai Golkar dari Dapil Sumatera Barat II itu, di Sumbar masih banyak orang yang tinggal di rumah kardus (rumah-rumah tak layak huni) tapi tidak tercatat sebagai KPM. Di masa reses saat ini, kata John, mereka menjadi salah satu sasaran kunjungan karena perhatian dari pemerintah tak terpantau ada.***