Ada 4 Fokus Ekonomi Syariah di Indonesia, Bagaimana Peran Pemerintah?

JAKARTA - Bendahara Negara-Menkeu (Menteri Keuangan) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, aspirasi ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat sehingga perlu diwadahi dalam instrumen yang amanah.

Indonesia kata Sri Mulyani, memiliki empat fokus utama ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup pengembangan industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, dan kewirausahaan syariah.

Dalam pengembangan industri halal, perpsektif pasar menggambarkan bahwa pengeluaran konsumen muslim untuk makanan, minuman, farmasi dan pariwisata halal mencapai 2,02 triliun dolar AS pada 2019. Kata Sri Mulyani, pemerintah pun telah memberikan dukungan dalam berbagai kebijakan termasuk membangun dan membuka pusat industri halal di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

"Potensi ini lah yang seharusnya memberikan inspirasi bagi para pelaku ekonomi yang ingin menggarap industri halal," kata Sri Mulyani seperti dikutip GoNEWS.co dari antaranews.com, Selasa (20/4/2021).

Kemudian untuk jasa keuangan syariah di Indonesia, terus ditingkatkan melalui penggabungan bank syariah antara Bank Mandiri, BRI, dan BNI menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia).

Adapun untuk keuangan sosial syariah, pemerintah terus mengembangkan dan mendorong kegiatan zakat, infaq, sedekah, dan Wakaf. Pengumpulan zakat nasional pada 2019 mencapai Rp10,2 triliun oleh 491 organisasi Baznas dan 81 organisasi lembaga amil zakat. Bidang wakaf Kementerian Agama juga menunjukkan luas tanah wakaf mencapai 53.273 hektare di 3.098.657 lokasi, sementara Badan Wakaf Indonesia juga menyatakan bahwa telah menghimpun Rp819 miliar pada 2020.

"Pemerintah meningkatkan penerbitan CWLS untuk memberikan alternatif investasi bagi uang wakaf yang dikelola oleh Nazir Badan Wakaf Indonesia. Tahun 2018 atau 2019 kita terbitkan CWLS Rp50,849 miliar dengan memberikan rate of return 6,15 persen," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya juga menerbitkan sukuk wakaf atau SWR002 yang merupakan instrumen investasi bagi dana wakaf yang dikelola nazir Badan Wakaf Indonesia.

Lalu bagaimana peran pemerintah dalam kewirausahaan syariah?***