2022 Harus Jadi Titik Balik, Mendagri Minta Pemda Kerja Keras

JAKARTA - Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Muhammad Tito, meminta pemerintah daerah serius dalam penanganan pandemi virus Covid-19, termasuk pemulihan ekonomi. Ini penting agar Indonesia bisa bangkit di tahun 2022.

"Kami tekankan di sini bahwa keberhasilan di tahun 2022 sangat ditentukan sekali dengan kesuksesan kita untuk menangani atau bekerja atau performance kita di tahun 2021, yaitu mulai dari penanganan pandemi yang baik dan kemudian ekonomi yang bisa bangkit ke angka positif," kata Tito sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari keterangan Puspen Kemendagri, Selasa (4/5/2021).

Tahun 2022 diproyeksikan menjadi tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi nasional yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Sejalan, penyusuan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) juga mengusung tema terkait pemulihan ekonomi. "Itu menjadi titik tekan kita sekaligus juga melakukan reformasi struktural," ujar Tito dalam Musrenbangnas (Musyawarah Pembangunan Nasional) 2021 yang Ia ikuti secara virtual, Selasa.

Mendagri juga mengungkapkan, pada prinsipnya, telah disepakati poin krusial dalam Musrenbang maupun Rakortekrenbang yang telah dilaksanakan. Poin kesepakatan itu mencakup beberapa hal. Pertama, menyepakati target pembangunan nasional dengan memperhatikan kemampuan strategi kolaborasi pusat dan daerah, "Artinya daerah siap untuk berkolaborasi," kata Tito.

Kedua, lanjut Mendagri, disepakati usulan teknis pemerintah daerah terhadap major project/project strategis nasional atau terhadap prioritas nasional yang dibiayai dari APBN. Ketiga, menjadi bahan masukan dalam menyusun Permen (Peraturan Menteri) terkait dengan pedoman penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

"Jadi nanti setelah RKP ditetapkan maka RKPD nanti akan ditetapkan untuk tahun 2022, ini akan ada pendampingan dari Kemendagri," ujarnya.

Diketahui, terdapat 500 usulan major project dari pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 112 usulan atau setara 22% diakomodir, dan 321 usulan atau 64,2% masih dalam pembahasan. Kemudian untuk program prioritas nasional, terdapat 498 usulan, 134 di antaranya atau 27% diakomodir, dan 296 usulan atau 59,5% masih dalam tahap pembahasan.***