Legislator Riau Minta BPH Migas Lebih Adil

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Abdul Wahid mengungkapkan, Komisi VII telah menerima hasil seleksi Calon Kepala dan Anggota Komite BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi). Meskipun, sebelumnya proses seleksi Pansel (Panitia Seleksi) itu sempat disoal.

"Sudah diterima kemarin (Masa Sidang IV, red). Seingat saya ada sekitar 3 fraksi yang menolak, termasuk PKB. Tapi kan ini demokrasi, suara terbanyak kemarin tetap menerima. Ya kita terima keputusan Komisi," kata politisi Fraksi PKB itu kepada GoNEWS.co, Selasa (4/5/2021).

Politisi dari Dapil (daerah pemilihan) Riau II itu berharap, BPH Migas ke depan bisa lebih baik dalam memfasilitasi pengusaha, pemerintah dan masyarakat, termasuk menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat.

"Dan juga harus lebih berkeadilan, dalam artian, Penghasil lebih diutamakan, pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan, dan masyarakat tetap dapat subsidi," kata Wahid.

Seperti diketahui, Riau dikenal sebagai provinsi penghasil Migas (minyak dan gas) terbesar di Indonesia.

Sebelumnya, Senin (22/3/2021), beberapa anggota lintas fraksi di Komisi VII mengkritik Pansel Calon Kepala dan Anggota Komite BPH Migas. Bahkan Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif pun didesak untuk meninjau ulang proses seleksi BPH Migas tersebut. Pasalnya, Komisi VII tidak dilibatkan dalam pembentukan Pansel.

"Kami ingin mengeluarkan surat resmi dari Komisi VII DPR RI bahwa kami menolak pansel tersebut termasuk hasilnya," kata salah satu politisi PKB, Ratna Juwita Sari kala itu.***