Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
17 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
17 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
17 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
18 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
17 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
17 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  PON

Hasil Tes Kebangsaan Pegawai KPK Bisa Invalid, Menurut Akademisi

Hasil Tes Kebangsaan Pegawai KPK Bisa Invalid, Menurut Akademisi
Mantan Dekan Fikom IISIP/Pengamat Komunikasi dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. (foto: ist.)
Jum'at, 07 Mei 2021 17:45 WIB
JAKARTA - Pengamat Komunikasi dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, pertanyaan janggal yang diduga muncul dalam tes wawancara alih status pegawai KPK menjadi ASN (aparatur sipil negara) sebagai bentuk kekeliruan. Dengan kekeliruan tersebut maka hasil tes tak bisa menggambarkan kualitas wawasan kebangsaan seseorang.

Pandangan Jamil, disampaikan menanggapi dugaan adanya pertanyaan kepada pegawai KPK yang kebetulan perempuan yang belum menikah.

"Kenapa belum menikah Mbak di usia segini? Apakah masih punya hasrat? Bersedia menjadi istri kedua atau tidak? Udah pernah punya pacar? Berapa kali? Kalau pacaran ngapain aja?" contoh pertanyaan yang diungkap sumber anonim kepada MNC Portal Indonesia.

Kalau benar ada pertanyaan demikian, menurut Jamil, "Memang ada kekeliruan alat ukur (instrument) untuk mengukur wawasan kebangsaan. Alat ukurnya dapat dikatakan invalid, karena tidak mengukur apa yang akan diukur. Harusnya, alat ukurnya semata memuat indikator dari wawasan kebangsaan,".

"Karena alat ukurnya invalid, maka hasilnya tidak akan dapat menggambarkan wawasan kebangsaan seseorang," kata Jamil kepada GoNEWS.co, Jumat (7/5/2021).

Jadi, Jamil melanjutkan, alat ukur seperti itu seharusnya tidak dapat menentukan kelulusan seseorang atau wawasan kebangsaannya baik atau buruk. "Harusnya disepakati dulu apa saja indikator dari wawasan kebangsaan. Dari indikator itulah dikembangkan alat ukurnya sehingga memenuhi validitas instrument,".

Pertanyaan-pertanyaan janggal dalam tes wawancara alih status pegawai KPK menjadi ASN juga tak sebatas itu. Pertanyaan mengenai pesta seks, pemblokiran konten pornografi, donor darah dari non muslim, hingga penembakan anggota Laskar FPI dan pembantaian orang yang dituduh PKI pada 1965, juga disebut muncul dalam proses tanya-jawab itu, sebagaimana dilansir tempo.co.

Sebatas pengingat, buntut dari tes tersebut, Penyidik KPK, Novel Baswedan dikabarkan tak lulus dan bisa tak lanjut bekerja di lembaga anti rasuah itu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, PON
wwwwww