Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
22 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
24 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
Kemenpora
23 jam yang lalu
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
4
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Kemenpora
24 jam yang lalu
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
5
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
6
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
Sepakbola
22 jam yang lalu
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
Home  /  Berita  /  Kriminal

BKN Teror Keyakinan Umat Islam, Al Muzzammil Desak Presiden Turun Tangan

BKN Teror Keyakinan Umat Islam, Al Muzzammil Desak Presiden Turun Tangan
Anggota Komisi I DPR RI/Anggota Baleg DPR RI/Legislator PKS Dapil Lampung I, Al Muzzammil Yusuf dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). (gambar: tangkapan layar video pemberitaan dpr ri)
Senin, 31 Mei 2021 12:40 WIB
JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI (Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Al Muzzammil Yusuf, menyebut telah terjadi terorisme terhadap keyakinan umat beragama khususnya umat Islam oleh BKN melalui tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

"Khususnya umat Islam, dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Al Quran," kata Muzzammil dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Terkait hal tersebut, Muzzammil menyampaikan sedikitnya 3 tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK maupun terhadap ASN dari berbagai instansi.

Kedua, lanjut Muzzammil, Jokowi perlu segera membentuk tim TWK dari tokoh lintas agama, akademisi dan pakar yang tidak anti agama untuk menyusun TWK yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Terakhir, Muzzammil meminta DPR RI memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dalam seleksi calon ASN KPK.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kriminal, Nasional
wwwwww