Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
9 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
17 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
16 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
19 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
16 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
15 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  DPR RI

BKN Teror Keyakinan Umat Islam, Al Muzzammil Desak Presiden Turun Tangan

BKN Teror Keyakinan Umat Islam, Al Muzzammil Desak Presiden Turun Tangan
Anggota Komisi I DPR RI/Anggota Baleg DPR RI/Legislator PKS Dapil Lampung I, Al Muzzammil Yusuf dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). (gambar: tangkapan layar video pemberitaan dpr ri)
Senin, 31 Mei 2021 12:40 WIB
JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI (Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Al Muzzammil Yusuf, menyebut telah terjadi terorisme terhadap keyakinan umat beragama khususnya umat Islam oleh BKN melalui tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

"Khususnya umat Islam, dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Al Quran," kata Muzzammil dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Terkait hal tersebut, Muzzammil menyampaikan sedikitnya 3 tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK maupun terhadap ASN dari berbagai instansi.

Kedua, lanjut Muzzammil, Jokowi perlu segera membentuk tim TWK dari tokoh lintas agama, akademisi dan pakar yang tidak anti agama untuk menyusun TWK yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Terakhir, Muzzammil meminta DPR RI memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dalam seleksi calon ASN KPK.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, Nasional
wwwwww