Soal Kebocoran Data, 5 Vendor BPJS Kesehatan Diperiksa Polisi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri terus menyelidiki kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta nasabah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyidik memeriksa vendor di BPJS Kesehatan.

"Rencana kita ambil keterangannya. Ada 5 vendor (yang diperiksa)," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Rabu, (2/6/2021).

Namun, Argo tidak memerinci identitas saksi dari kelima vendor yang dipanggil. Pemeriksaan dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB pada hari ini.

Penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri memeriksa pejabat BPJS Kesehatan pada Senin, 24 Mei 2021. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu merupakan bertanggung jawab dalam operasional sistem teknologi informasi.

Penyidik juga telah meminta keterangan Kepala Pusat Operasi Keamanan BSSN, Brigjen TNI Ferdinand Mahulette, pada hari yang sama. Ferdinand diperiksa sebagai saksi ahli.

Data 279 juta penduduk Indonesia mengalami kebocoran dan diperdagangkan secara di salah satu forum dunia maya. Data warga Indonesia ini dijual dan disebut memiliki informasi pribadi lengkap.

Informasi pribadi dalam data bocor tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan dikabarkan juga termasuk informasi menyoal jumlah gaji. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginvestigasi kebocoran data tersebut dan menemukan kemiripan data dengan format milik BPJS Kesehatan.***