Jika Tak Memungkinkan Berangkat Haji Tahun Ini, Saleh Daulay Minta Pemerintah Transparan

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mendesak Kementerian Agama untuk tidak menjadi pemberi harapan palsu atau PHP dalam pemberangkatan haji tahun 1442 H/ 2021 M. Saleh mendorong kepada Menteri Yaqut Cholil agar bisa segera memberi penjelasan terkait kebijakan diambil pemerintah.

"Sebelum pandemi, jemaah haji kita kan 221.000 per tahun. Mengelola jemaah sebanyak itu tidak mudah. Kalaupun diberangkatkan tahun ini, tentu tidak bisa semua," kata Saleh dalam keterangan pers yang diterima GoNews.co, Kamis (3/6/2021) di Jakarta.

Saleh mengamini, pemberangkatan jemaah haji Indonesia di saat pandemi tentu ada pengurangan kuota. Saleh berharap, Kementerian Agama dapat selektif untuk memilih jemaah yang didahulukan.

"Kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jemaah haji yang akan didahulukan," minta Saleh.

Pihaknya berharap Kemenag memberikan kepastian terkait nasib calon jemaah haji meskipun keputusan yang diambil menunda keberangkatan.

"Jika memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan haji reguler tahun ini segera saja diumumkan. Dengan begitu, para calon jamaah haji kita memiliki kepastian," tutup Saleh.

Untuk diketahui, Pemerintah memastikan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pandemi Covid-19 yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

"Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia," tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Tampak hadir Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

"Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M," kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menurutnya, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," katanya.

Kemenag juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya. "Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah," ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

 Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824.***