"Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat SDM dengan mendorong penguatan kompetensi dan pengembangan karier peneliti," kata Fatoni menyebut upaya selanjutnya dalam penguatan kelitbangan, sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran Puspen Kemendagri, Rabu (9/6/2021).
Berkaitan dengan penguatan tersebut, lanjut Fatoni, saat ini Badan Litbang Kemendagri telah melahirkan sejumlah terobosan guna memacu daya saing pemerintah daerah. Berbagai produk tersebut antara lain, Indeks Inovasi Daerah, IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah) dan IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah).
Fatoni menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah dibentuk sebagai sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan inovasi di daerah. Nantinya, berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam kurun dua tahun terakhir, akan dinilai dan diukur. Kemudian, bagi daerah yang memiliki skor penilaian tertinggi akan memperoleh piagam dan trofi, serta dana insentif daerah.
Sementara itu, IKKD ditujukan guna mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah. Indeks ini akan menetapkan para pemimpin daerah terbaik yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Para pemimpin tersebut akan memperoleh penghargaan berdasarkan kinerja yang diterapkannya di daerah. "Semoga ikhtiar ini bisa memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan," kata Fatoni.
Di sisi lain, tambah Fatoni, Badan Litbang Kemendagri juga membentuk IPKD. Terobosan tersebut bertujuan mengukur efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, indeks tersebut mampu mendorong kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Fatoni menambahkan, melalui IPKD, pemerintah daerah yang memiliki peringkat pengelolaan keuangan terbaik dari masing-masing kategori, tinggi, sedang, dan rendah, akan diberikan penghargaan. "Upaya ini diharapkan meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," tuturnya.
Fatoni mengatakan, Badan Litbang Kemendagri ke depan merencanakan akan menambah indeks untuk mengukur tata kelola pemerintahan daerah.***
