INDEF: Pengetatan Harus Terintegrasi dan Perlu Kesiapan Mitigasi

JAKARTA - Ekonom INDEF, Dr. Enny Sri Hartati mengungkapkan, perlu adanya kesiapan mitigasi yang terintegrasi menyusul wacana lockdown kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.

"Ketika kebijakan itu diambil maka yang harus dilakukan adalah memitigasi dampak ekonomi. Nah, ini skema-skema perlindungan sosialnya yang harus disiapkan tapi harus tepat sasaran," kata Enny kepada GoNEWS.co, Jumat (18/6/2021).

Terkait optimasi perlindungan sosial, lanjut Enny, apa yang sudah diklaim Kemensos RI mengenai perbaikan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tinggal dibuktikan melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

"Kemarin Bu Risma, sudah 90 persen pemutakhiran data, nah itu harus dibuktikan. Jangan cuma bilang ada 21 juta data tumpang tindih tapi yang nggak tumpang tindih dimana, nggak ada, kan percuma juga, berarti kan hanya politis, gitu," kata Enny.

Enny menyatakan, bahwa ketika pengetatan betul-betul diterapkan di DKI Jakarta, maka dampaknya akan cukup lumayan terutama bagi sektor informal. Tapi jika berkaca ke Malaysia, "ya memang harus seperti itu (pengetatan, red)".

"Memang kecil kalau Malaysia dibandingkan dengan kita. Tapi Malaysia kan begitu kemarin melakukan lockdown memang kasusnya efektif terkandali," kata Enny.

Pentingnya mitigasi dampak ekonomi, Enny menegaskan, juga harus paralel dengan terintegrasinya kebijakan. Artinya, kebijakan yang diterapkan di Jakarta harus terintegrasi dengan dukungan penerapan di daerah penyangga yakni Bodetabek.

Enny berpandangan, ketika pengetatan integratif itu diterapkan, kerumunan ditekan, dan 75 persen pegawai pemerintahan bekerja secara WFH (work from home) sehingga jaring pengaman sosial harus optimal, kesiapan keuangan negara seharusnya cukup. Catatannya, realokasi betul-betul tepat.

"Anggaran yang nggak prioritas memang harus dipangkas. Kalau anggaran 2021 itu kan tetap di atas Rp1800an triliun, tinggal cara memenej/mengelolanya saja ke pos prioritas," kata Enny.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana merapatkan kemungkinan me-lockdown kantor-kantor pemerintahan di Jakarta, hari ini, lantaran lonjakan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

DPR RI, bahkan telah me-lockdown dua komisi. Rapat-rapat parlemen yang lebih mengoptimasi model virtual pun dipertimbangkan.***