Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
23 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
24 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
3
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
22 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
4
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
22 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
5
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
12 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
6
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Sepakbola
22 jam yang lalu
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Hai Para Pekerja di Tangsel, Ini Pijakan Aturan PPKM Darurat untuk Kamu

Hai Para Pekerja di Tangsel, Ini Pijakan Aturan PPKM Darurat untuk Kamu
Ilustrasi pekerja kantor di masa pandemi Covid-19. (foto: dok. ist./antara via bisnis.com)
Sabtu, 03 Juli 2021 14:13 WIB
TANGSEL - PPKM Darurat Jawa - Bali mulai diterapkan hari ini, Sabtu (3/7/2021). Kebijakan restriktif ini akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 berdasarkan Inmendagri 15/2021.

Di Kota Tangsel (Tangerang Selatan), Banten, PPKM Darurat juga diterapkan. Setidaknya, ini tercermin dari antusiasme warga Kavela Cdn 05/04 (Kavling Atas, Cendana, RT/RW 05/04) yang membatasi akses masuk-keluar lingkungan dan mendirikan posko PPKM Darurat.

Dokumen Edaran Walikota Tangerang Selatan nomor 443/2297/Huk yang diterima GoNEWS.co, Sabtu siang menyebut, diantara pengaturan PPKM Darurat di Tangsel meliputi kegiatan bekerja warga.

Sektor non esensial diberlakukan WFH (Work From Home) sebesar 100 persen, sementara untuk sektor esensial secara umum diberlakukan ketentuan separuhnya dengan Prokes ketat. Khusus untuk sektor esensial sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanannya diberlakukan 25 persen WFO (Work From Office) dengan Prokes ketat.

Adapun untuk sektor kritikal diberlakukan 100 persen dengan prokes ketat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Banten, Ekonomi, PON
wwwwww