Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Raih Tiket Final Piala Thomas 2024, Jojo: Fajar/Rian Penentu
Olahraga
23 jam yang lalu
Indonesia Raih Tiket Final Piala Thomas 2024, Jojo: Fajar/Rian Penentu
2
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Olahraga
10 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
3
Indonesia Tertinggal 0-1 dari China, Gregoria Sampaikan Permohonan Maaf
Olahraga
10 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-1 dari China, Gregoria Sampaikan Permohonan Maaf
4
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
Olahraga
5 jam yang lalu
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
5
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
Olahraga
4 jam yang lalu
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
6
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
Olahraga
4 jam yang lalu
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
Home  /  Berita  /  Nasional

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk
Ilustrasi surat utang negara. (gambar: ist./sahamonline)
Senin, 12 Juli 2021 13:12 WIB
JAKARTA - Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menyusun skenario terburuk bila kebijakan PPKM tidak cukup efektif menekan tingkat penyebaran korona.

Skenario terburuk, diakui berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rencana APBN 2022.

Skenario APBN pada 2021 dan 2022, kata Said dalam lansiran Antara, adalah skenario pemulihan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kesehatan yang belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dari pandemi yang berlangsung lebih lama.

Jika skenario terburuk harus ditempuh, kata Said, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.

"Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran, terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara karena dampak turunnya penerimaan perpajakan," kata politisi PDIP itu sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Senin (12/7/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, DPR RI, Nasional, Pemerintahan, Ekonomi, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/