Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
15 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
2
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
13 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
3
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
16 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
4
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
16 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
5
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
Basket
18 jam yang lalu
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
6
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
DKI Jakarta
15 jam yang lalu
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
Home  /  Berita  /  Kriminal

RUU Otsus Cakup 19 Pasal Perubahan, Gerindra: Ada Keberpihakan pada Orang Asli Papua

RUU Otsus Cakup 19 Pasal Perubahan, Gerindra: Ada Keberpihakan pada Orang Asli Papua
Wakil Ketua Pansus RUU Otsus Papua/Politisi Gerindra, Yan. P. Mandenas. (foto: dok. ist. via lelemuku)
Selasa, 13 Juli 2021 15:44 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Pansus (Panitia Khusus) Perubahan Kedua UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus (Otonomi Khusus) Papua, Yan P. Mandenas mengungkapkan, pembahasan RUU Otsus Papua telah masuk pada tahap pengambilan keputusan.

Legislator Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Papua itu menuturkan, ada sebanyak 19 pasal perubahan dalam RUU Otsus Papua.

"Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, awalnya hanya akan merevisi tiga (3) pasal yakni, pasal 1, pasal 34 dan pasal 76. Namun, berdasarkan masukan dan pendapat dari Pansus serta melihat dinamika di masyarakat, pemerintah akhirnya membuka diri dan menetapkan perubahan terhadap sembilan belas (19) Pasal, yakni tiga (3) pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah," kata Yan tertulis, Selasa (13/7/2021), sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Menurut Yan, penambahan jumlah pasal yang diubah menunjukkan bahwa baik Pemerintah dan DPR-RI telah terbuka dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Meskipun Ia juga mengakui bahwa tidak semua aspirasi yang muncul itu bisa diakomodir, tetapi paling tidak ada beberapa aspirasi yang bisa terima.

"Itu menunjukkan bahwa ada komitmen serta usaha bersama yang kuat dari negara untuk berpihak pada kepentingan dan persoalan substansial orang asli Papua," kata Yan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Papua Barat, Papua, Kriminal
wwwwww