MS Kaban Minta MPR Adili Jokowi, Lukman Edy: Pura-pura Bodoh Atau Sengaja Membodohi?

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI), Lukman Edy angkat bicara terkait permintaan atau pernyataan MS Kaban yang meminta sidang umum MPR untuk mengadili Presiden Jokowi.

Menurut Lukman Edy, MS Kaban pura-pura bodoh dan pura-pura tidak paham Konstitusi. "Padahal beliau itu pelaku amandemen UUD NRI 1945. Beliau dulu adalah anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang kadernya banyak ahli tata negara lho, sebut saja Prof Yusril Ihza Mahendra, dan Prof Hamdan Zoelva mantan Ketua MK. Jadi tidak mungkin kalau MS Kaban tidak paham dengan proses pemberhentian seorang presiden seperti yang diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945," kata Lukman Edy kepada wartawan Rabu (21/7/2021).

Ia juga mnduga, jika MS Kaban saat ini sedang memainkan peran pura-pura bodohnya. "MS Kaban sedang membodoh-bodohi rakyat dengan cerita bohongnya soal kemungkinan sidang istimewa MPR untuk impeachment Presiden Jokowi, apalagi dengan alasan soal penanganan covid 19. Padahal kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi Pandemi ini," tegas aktifis NU asal Riau ini.

Tudingan MS Kaban terkait pananggulagan pandemi oleh pemerintah saat ini menurutnya juga tidak beralasan. pasalnya kata mantan Anggota Fraksi PKB DPR itu, pemerintah saat ini tengah serius menjaga pertumbuhan ekonomi meski penuh tantangan.

"Ya pastinya di kerjakan serius dan sistimatis walaupun tantangan juga besar. Tantangan bukan hanya untuk Indonesia saja tapi juga global. Pandemi ini bukan hanya menyerang Indonesia tetapi juga Dunia," tukasnya.

Presiden Jokowi dan Tim Pananganan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kata Lukman Edy, tengah berusaha keras agar pandemi covid tidak membesar seperti negara-nagara lain. "Kalau dilihat saat ini kerja keras Presidan cukup berhasil," tukasnya.

Indonesia kata Lukman Edy, relatif jauh lebih kecil korbanya dibanding negara lain, baik itu gelombang 1 maupun gelombang ke 2. Begitu juga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga positif diatas nol %, bandingkan dengan negara lain yang jauh terseok dengan pertumbuhan minus. "Melihat apresiasi masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mengatasi pandemi melalui beberapa survey yang dominan positif dan melihat peta politik di Senayan, jelas MS Kaban juga memainkan peran membodohi rakyat, sekaligus memprovokasi dengan fake and false information," tandasnya.

Dari berbagai survey lanjut Lukman, lebih dari 60% masyarakat masih puas dengan Kinerja Presiden menangani covid. Politik senayan juga, presiden masih didukung mayoritas fraksi di DPR. "Yang masih suka nyinyir kan cuma tinggal PKS dan Partai Demokrat. Sementara fraksi lainnya masih memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Bahkan faktanya hampir tidak ada kebijakan Presiden yang ditolak Senayan," pungkasnya.

Sebelumnya, MS Kaban yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, meminta MPR menggelar Sidang Istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi.

Kaban menilai pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19. Dia menyebut kondisi ini terbukti dari perbedaan adanya pendapat antara menteri dan presiden. "Presiden pun tak tahu kapan pandemi akan teratasi. Terkendali kata LBP. Belum terkendali kata Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi," kata MS Kaban di akunnya di Twitter, Senin (19/7).

MS Kaban juga menilai kegagalan PPKM Darurat adalah kegagalan presiden.***