Kudatuli: Luka Politik Era Orba yang Diingat Seluruh Kader PDIP

JAKARTA - Seluruh anggota dan kader PDIP terus mengingat tragedi Kudatuli sebagai peristiwa penting dalam sejarah partai, kata Hasto Kristiyanto.

Sekjen DPP PDIP itu, meminta semua kader merenungi tragedi Kudatuli. Pada era Orde Baru dimana tragedi 27 Juli 1996 itu terjadi, kata Hasto, demokrasi betul-betul dikendalikan serta dikontrol oleh kekuatan elite yang menindas, yang membungkam suara-suara rakyat.

Peristiwa Kudatuli, tutur Hasto, tidak bisa terlepas dari upaya rezim Orde Baru mengintervensi terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI saat itu. Kala itu, kantor PDIP sebagai simbol kedaulatan partai diserang secara paksa dan menimbulkan banyak korban.

"Perjuangan kita belum selesai, termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut," tegas Hasto dikutip GoNEWS.co dari rilisnya, Selasa (27/7/2021).

"Keadilan (harus, red) ditegakkan, keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan politik," tandas Hasto.

Kata Hasto, PDIP tidak akan pernah bosan datang ke Komnas HAM, mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar mereka yang terlibat diadili. Seperti aktor-aktor politik sebagai penyusun skenario yang mencoba mematikan suara rakyat dengan menimbulkan korban jiwa di kantor DPP PDI saat itu.

Dalam peringatan tragedi Kudatuli yang berlangsung di DPP PDIP, Jakarta, Selasa, Hasto menyampaikan bahwa Ketua Umunya, yakni Megawati Soekarnoputri bahkan berpesan agar banteng membangun sebuah batu monumen untuk memperingati tragedi Kudatuli.

"Beliau (Megawati, red) mengingatkan bahwa penting bagi kita di tempat ini untuk membangun monumen 27 Juli," kata Hasto.

Karena itu, pihaknya akan segera meminta berbagai masukan agar Monumen 27 Juli bisa diwujudkan. Semangatnya adalah sekaligus bagaimana monumen itu bisa menunjukkan suatu gelora semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan yang otoriter.***