Data UNICEF: 69 Persen Masyarakat Indonesia Bersedia Divaksin, DPR Minta Pemerintah Gesa Vaksinasi

JAKARTA - Hasil penelitian UNICEF dan Our World in Data menyebutkan sekitar 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan penerimaan masyarakat AS atas program vaksinasi yang hanya sebesar 63 persen.

Sementara penerimaan masyarakat Jepang terhadap vaksin sebesar 71 persen, masyarakat Singapura 80 persen dan masyarakat Inggris sebesar 84 persen.

Berdasarkan data itu anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah memaksimalkan sumberdaya untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat karena penolakan di kalangan masyarakat. "Faktanya lebih banyak masyarakat yang mau divaksin. Bahkan di beberapa tempat banyak yang rela antri berlama-lama agar dapat divaksin," tegas Mulyanto kepada GoNews.co, Kamis (29/7/2021).

Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus tanggap dengan antusiasme masyarakat ini. Dia minta Pemerintah siapkan stok vaksin yang cukup, perbanyak sentra vaksinasi. Salah satu caranya bisa dengan melibatkan kader PKK dan Posyandu di RW se-Indonesia. "Pemerintah harus fokus melayani masyarakat yang mau vaksin sambil terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya vaksin," imbuh Mulyanto.

Masih berdasarkan survey yang sama diketahui jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bersedia divaksin sebesar 8 persen. Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan Singapura yang sebesar 9.4 persen penduduk.

Sementara masyarakat Inggris yang menolak vaksin sebesar 12 persen, Jepang sebesar 13%. Sedangkan masyarakat AS yang menolak vaksin sebesar 29 persen. Angka penolakan di AS ini hampir empat kali dari Indonesia.

Mulyanto menyebut fenomena penolakan itu hal yang wajar. Karena tingkat pemahaman setiap orang berbeda. Pro dan kontra adalah hal yang lumrah terkait dengan kebijakan Negara. Oleh karena itu jangan menjadikannya sebagai hambatan.

Pemerintah harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat umum. "Saya melihat lambatnya program vaksinasi ini lebih disebabkan karena distribusi dan operasional vaksinasi di lapangan. Bukan karena aksi penolakan masyarakat. Aspek ini yang harus mendapat perhatian Pemerintah," tandas Mulyanto.***