Waduh... Baju Dinas DPRD Tangerang: Bahan Rp 675 Juta, Ongkos Jahit Rp 600 Juta

JAKARTA - Pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ramai dipersoalkan lantaran berbahan mewah dengan merek seperti Louis Vuitton dan Thomas Crown.

Tak hanya bernilai fantastis hingga Rp 675 juta, ongkos jahit baju dinas mewah anggota DPRD Kota Tangerang itu juga sebesar Rp 600 juta.

Seperti dilihat dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, DPRD Kota Tangerang telah melelang baju dinas dewan dengan pemenang tender CV Adhi Prima Sentosa. Pemenang tender tersebut menawarkan biaya bahan baju mencapai Rp 667,5 juta.

Berdasarkan informasi dari LPSE, lelang tender tersebut telah selesai dan DPRD Kota Tangerang mempersiapkan dana Rp 675 juta dari pagu APBD. Tak hanya bahan baju, terdapat pula belanja ongkos jahit pakaian dewan hingga senilai Rp 600 juta. Pengadaan ongkos jahit tersebut dilakukan oleh satuan kerja (satker) Sekertariat DPRD Kota Tangerang.

Untuk diketahui, baju dinas berbahan merek mewah itu dikonfirmasi langsung oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Adapun bahan-bahan pakaian yang akan digunakan, yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap.

DPRD Kota Tangerang Buka Suara
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo pun angkat suara terkait ramainya pengadaan baju dinas bermerek tersebut. Dia menyebut pihak DPRD Kota Tangerang sebetulnya tidak pernah menunjuk atau menyebut merek saat pengadaan baju dinas tersebut.

"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti, tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang," kata Gatot saat dihubungi, Selasa (10/8/2021).

Gatot pun mengaku bingung lantaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini baru ramai setelah pemenang tender sudah diumumkan. Dia juga mengaku heran lantaran seluruh DPRD kabupaten/kota hingga provinsi seluruh Indonesia juga melakukan pengadaan ini.

"Kita DPRD nggak pernah nyebut merek, itu yang perlu kita luruskan dari awal, kedua bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses, karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali, seluruh DPRD Kabupaten Kota se Indonesia juga mengadakan, termasuk DPRD Provinsi, dan untuk asas keadilan tolong dicek juga dong," jelasnya.

Gatot lantas mengungkap sebetulnya DPRD Kota Tangerang terbuka ketika ada pihak yang mempersoalkan atau memberi masukan saat proses lelang pengadaan. Dia menyebut beberapa pengadaan juga sempat dibatalkan saat proses lelang.

"Saya kasih contoh ketika kendaraan saya Camry, itu 2 kali gagal lelang, tapi karena ada yang mengingatkan, saat proses, ya saya batalkan, tapi dipersoalkan ketika proses, kemudian juga sama gedung DPRD Rp 40 miliar, jadi kami terima kasih atas masukannya gitu, cuma kadang kita bingung kenapa ramai dan diramaikan saat ada pemenang lelang, bukan saat proses lelang," ucapnya.

Lebih lanjut, Gatot menyebut proses lelang pengadaan baju tersebut berlangsung 2 minggu yang lalu. Saat itulah, kata dia, tidak ada pihak yang mempersoalkan.

"Nggak denger ada komplain apa-apa, ini sekitar minggu minggu kemarin, 2 mingguanlah, bisa dicek ya, pokoknya pasca-pengumuman itu baru ramai, bukan proses lelang, jadi sudah tampil ada pemenang itu baru ramai. Saat itu ada penawaran dari berbagai macam orang, biasa aja, nggak ada hiruk pikuk gini, makanya saya bingung ada apa ya," sebutnya.***