Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
13 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
2
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
11 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
3
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
12 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
4
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
9 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
5
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
Basket
14 jam yang lalu
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
6
Lawan Persib, Mundari Karya Optimistis Curi Poin
Sepakbola
9 jam yang lalu
Lawan Persib, Mundari Karya Optimistis Curi Poin
Home  /  Berita  /  Kriminal

NasDem Terima Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2020 menjadi Undang-Undang

NasDem Terima Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2020 menjadi Undang-Undang
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I 2021-2022 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021). (gambar: tangkapan layar/www.gonews.co)
Kamis, 19 Agustus 2021 17:28 WIB
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPR RI menerima dan bersedia melanjutkan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2020 menjadi Undang-Undang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I 2021-2022 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Willy menyampaikan beberapa catatan penting Fraksi Nasdem yang meliputi:

1) Realisasi pendapatan negara 2020 senilai Rp1.647,7 triliun atau 96,93 persen dari target APBN 2020 yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.285,1 triliun, penerimaan bukan pajak Rp343,8 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp18,8 triliun, terbilang cukup tinggi.

"Namun bagi Fraksi NasDem penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan bangsa. Oleh karena itu pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak," kata Willy.

2) Realisasi belanja negara 2020 mencapai Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari target. Jumlah ini naik 12,3 persen dari tahun sebelumnya.

"Terkait dengan kebutuhan belanja pemerintah yang semakin meningkat, Fraksi NasDem mengharapkan, pemerintah terus meningkatkan kualitas efisiensi belanja non prioritas dan mandatory spending agar output, outcome dan impact-nya mencapai tujuan yang diharapkan," kata Willy.

Lebih jauh, Pemerintah dipandang perlu menyiapkan kebijakan pascakrisis dan kebijakan jangka panjang.

GoNews.co Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya saat menyerahkan catatan dan pandangan fraksinya terkait RUU Pertanggungjawaban APBN 2020 kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, Kamis (19/8/2021). (gambar: tangkapan layar)

Dan Fraksi NasDem, kata Willy, mengapresiasi berbagai hasil pembangunan dari belanja negara antara lain di bidang infrastruktur dan pendidikan.

3) Fraksi NasDem meminta agar Kemenkeu dan BPK memonitor dan mengevaluasi secara berkala kebijakan stimulus perekonomian.

4) Fraksi NasDem meminta pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

5) Fraksi NasDem meminta seluruh stakeholder untuk bekerja secara cepat dan tanggap serta penuh keseriusan dalam menghadapi ketidakpastian global. Melakukan serapan anggaran yang maksimal sekaligus tepat sasaran serta tepat guna.

6) Fraksi NasDem meyakini seluruh usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan APBN (fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi) sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

"NasDem mengapresiasi seluruh usaha dan ikhtiar tersebut," kaya Willy saat membacakan pandang fraksinya yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad Ali dan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustofa..***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kriminal, Nasional, Ekonomi
wwwwww