Pengamat: Jika Kewenangan DPD Tak Diperkuat, Mending Bubarkan Saja!

JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukan isu mendesak untuk dijadikan dalih melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun yang paling penting kata Jerry adalah membahas bagaimana kewenangan DPD RI yang harus diperkuat. Baginya, isu amandemen masa perpanjangan jabatan presiden tak terlalu urgent dan tak perlu dibahas.

"Jadi kalau mau amandemen UUD 1945, paling pokok itu mengatur kewenangan DPD RI. Bukan malah perpanjang masa jabatan presiden," ujarnya kepada wartawan Minggu (5/9/2021).

Amandemen jabatan presiden itu katanya lagi, sudah melalui reformasi tahun 1998. "Jika mau diamandemen sekalian jabatan presiden seumur hidup saja kenapa hanya 3 periode? Kalau tidak kita balik ke zaman pemerintahan otoriter," tegasnya.

Jerry Massie juga menjelaskan, penambahan kewenangan yang dimaksud adalah DPR diberi tugas pokok dan fungsi layaknya lembaga yang mewakili rakyat di parlemen. Artinya ada sejumlah tupoksi dari DPR yang dibagikan ke DPD. "Berikan mereka tupoksi. Entah itu legislasi, budgeting, atau controlling," tuturnya.

Dia mengurai bahwa di Amerika Serikat, parlemen terbagi menjadi dua. Sebanyak 438 anggota House of Representative atau mirip DPR jika di Indonesia, berfungsi untuk budgeting dan controlling. Sementara 100 anggota senat atau jika di Indonesia posisinya mirip DPD RI, bertugas mengatur UU dan legislasi.

"Jadi biarkan DPD punya peran dan fungsi. Jangan hanya mentok ke RUU," tutup Jerry Massie.***