Total Utang Hampir Rp6 Ribu Triliun, PKS: Hentikan Semua Proyek Tidak Penting, Termasuk IKN!

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, meminta pemerintah menghentikan semua proyek yang belum dianggap penting termasuk rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal tersebut diungkapkan Anis, menanggapi informasi terkait jumlah utang negara kepada luar negeri yang kembali memanas usai adanya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp 5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7% (yoy).

"Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting. Dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban, baik jangka pendek maupun jangka panjang," ujaranya kepada GoNews.co, Jumat (17/9/2021) di Jakarta.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah. Pertama, Anis menyarankan agar koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat.

Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN. Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. "Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada," tukasnya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. "Jangan ugal-ugalan," kata Anis.

ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran. "Akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya Pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang," pungkasnya.***