Dukung Indonesia jadi Pusat Produksi Vaksin Global, Netty Minta Pemerintah Terus Lobi WHO

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melobi WHO agar Indonesia menjadi salah satu pusat produksi vaksin global. Demikian diungkapkan Netty dalam keterangan persnya, Selasa (21/09/2021).

"Langkah ini positif dan patut didukung. Pemerintah harus melakukan upaya serius dan sungguh-sungguh agar Indonesia dipilih sebagai salah satu pusat produksi vaksin global oleh WHO," Katanya.

Indonesia, kata Netty, sangat tepat dijadikan pusat produksi vaksin mengingat statusnya sebagai negara menengah dan berkembang yang masih membutuhkan banyak vaksin. "Dengan dijadikannya Indonesia sebagai pusat produksi vaksin global maka diharapkan terjadi transfer teknologi ke negara berkembang, khususnya di bidang farmasi. Selain itu, stimulasi infrastruktur kesehatan juga akan berkembang," ungkapnya.

Apalagi, kata Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini, sempat terjadi ancaman hambatan pasokan vaksin dari negara maju produsen vaksin ke negara berkembang melalui fasilitas COVAX dan AVAT yang dapat merugikan negara berkembang.

"Pada masa pandemi ini, terlihat jelas ketimpangan infrastruktur kesehatan antara negara berkembang dan negara maju yang berdampak pula pada ketidakadilan akses dan distribusi vaksin global. Banyak negara berkembang yang kesulitan mendapatkan vaksin, sementara negara maju justru surplus vaksin karena bisa produksi sendiri," tambahnya.

Hal lain yang membuat Indonesia cocok dijadikan pusat produksi vaksin global adalah cuaca yang stabil, kata Netty. "Kita negara tropis dengan hanya dua musim, musim hujan dan kemarau yang kondisi cuacanya lebih stabil sehingga tidak perlu khawatir soal perubahan cuaca yang tidak terprediski atau ekstrem. Kondisi alamiah ini tentu dapat dijadikan nilai tawar di hadapan WHO," tambah Netty.

Oleh karena itu, menurut Netty, pemerintah perlu berstrategi agar peluang ini tidak hilang. "Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi pusat produksi vaksin global. Apabila peluang ini lepas, maka kita akan merugi. Bukan soal hitungan kerugian material, tapi yang lebih penting adalah hilangnya kesempatan membangun kemandirian di bidang farmasi," tandasnya.***