Amandemen Terbatas UUD NRI Sangat Tergantung Komitmen Seluruh Elemen Bangsa

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan proses amandemen terhadap UUD NRI 1945 perlu diawali oleh hadirnya konsensus dan komitmen seluruh elemen bangsa, khususnya dari unsur kekuatan politik di parlemen dan kelompok DPD RI agar konsisten dengan landasan pemikiran bahwa amandemen dilaksanakan secara terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tanpa adanya konsensus dari Kekuatan Politik di parlemen, sangat sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945.

"Kehadiran PPHN melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 sangat tergantung pada dinamika politik yang ada. Sebab, jika ada kekuatan politik yang tidak setuju maka akan sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945," ujar Bamsoet dalam talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI 1945' yang diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/9/21).

Turut menjadi narasumber antara lain Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria. 

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, mekanisme dan tata cara perubahan UUD diatur pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI. Usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan kepada Pimpinan MPR oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota. Usulan perubahan diajukan secara secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya.

"Usul perubahan tidak dapat diubah, diganti, dan/atau ditarik setelah 3 x 24 jam semenjak usul disampaikan kepada Pimpinan MPR. Dalam waktu paling lama 30 hari, Pimpinan MPR menyelenggarakan rapat dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD untuk memeriksa usul perubahan tersebut," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III yang menangani bidang hukum dan keamanan DPR RI ini menjelaskan, selanjutnya pimpinan MPR menyelenggarakan rapat gabungan untuk menginformasikan dan memutuskan tindak lanjut atas usul perubahan tersebut. Apabila usul ditolak, misalnya tidak memenuhi syarat, harus diberikan penjelasan tertulis kepada pengusul. 

Jika diterima, Pimpinan MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR dalam kurun waktu paling lama 60 hari. Seluruh anggota MPR harus sudah menerima salinan usul perubahan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan tersebut, paling lambat 14 hari sebelum diselenggarakan Sidang Paripurna MPR.

"Dalam Sidang Paripurna MPR, setidak-tidaknya dilaksanakan tiga agenda. Pertama, pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya. Kedua, fraksi MPR RI dan Kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap usul perubahan tersebut. Ketiga, pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mengkaji usulan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mamaparkan, dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya, yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota MPR atau sebanyak 474 anggota, Panita Ad Hoc menyampaikan hasil kajian. Selanjutnya Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap hasil kajian tersebut.

"Putusan untuk menambah 1 ayat di pasal 3 dan 1 ayat pasal 23 UUD sebagaimana usulan para penggagas, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 anggota dari  seluruh anggota MPR, yaitu 357 anggota MPR. Apabila usulan tidak mendapat persetujuan dari minimal 50 persen ditambah 1 anggota MPR berarti usulan ditolak. Usai ditolak, maka usulan amandemen UUD NRI 1945 tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama," pungkas Bamsoet.***