PKS Akhirnya Cabut Aturan yang Sarankan Kader Berpoligami dengan Janda

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencabut salah satu program solidaritas tiga pihak, yakni point yang menyarankan kader partai laki-laki untuk poligami dengan janda.

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, Surahman Hidayat yang membenarkan pencabutan salah satu aturan berpoligami tersebut.

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," kata dia dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Dia menuturkan, partainya sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.

"PKS mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik dan saran dari semua pihak; dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini," ungkap Surahman.

Menurutnya, PKS, fokus saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim.

"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi," kata Surahman.

Sebelumnya, Surahman membenarkan adanya aturan tentang berpoligami tersebut.

"Saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, sudah melakukan kajian, dan sudah kita komunikasikan dengan Presiden (PKS), DPP dan memberikan masukan-masukan dan minggu kemarin sudah lewat tanda tangan dan kemarin sudah saya tanda tangan kan bismillah," kata dia kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Dia menjelaskan, poligami diperbolehkan dalam agama dan ajaran Islam. Berpoligami juga harus memiliki kemampuan dan kelayakan. Secara etika tujuan program itu, kata Surahman, untuk membantu fakir miskin dan anak yatim.

"Jadi kita bikin etikanya bagi yang punya kemampuan ya silakan bantu para fakir miskin, bantu itu anak yatim, dan seterusnya, dan seterusnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Surahman bilang tidak ada penolakan dari kader PKS perempuan. Program tersebut juga dibuat dari komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritasnya merupakan perempuan.

"Nah itu kan bahkan dibikin tim komisi Bina Keluarga Sakinah, nah itu mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan, dan kader-kader tentu saja pengurus, tidak semua kader tentu saja yang jadi pengurus yang sudah punya pengalaman dan seterusnya dan seterusnya," kata dia. ***