Sejarah Lahirnya TNI: dari BKR hingga Menjadi Angkatan Bersenjata yang Disegani di Dunia

JAKARTA - Sejarah lahirnya TNI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momentum untuk mengenang perjalanan panjang tentara Indonesia.

Di mulai saat masih bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk pada 22 Agustus 1945. BKR menjadi kekuatan bersenjata yang diandalkan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di darat, BKR juga membangun kekuatannya di laut. Sejumlah tokoh dan pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di Koninklijke Marine yakni, Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa pendudukan Jepang seperti R.E. Martadinata, Mas Pardi, dan M. Nazir, ikut membidani lahirnya BKR laut yang kini menjadi TNI Angkatan Laut (AL).

Tidak hanya itu, BKR juga membangun kekuatannya di udara. Dirintis oleh para mantan anggota korps penerbangan Belanda, seperti Militaire Luchtvaart (ML), Marine-Luchtvaartdienst (MLD), dan Vrijwillig Vliegers Corps, dan Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai, serta Nanpo Koku Kabusyiki, Jepang. BKR udara berdiri di daerah-daerah yang memiliki pangkalan udara, salah satu pendirinya adalah, Komodor Udara R. Soerjadi Soerjadarma. Baca juga: 100 Alutsista Dipamerkan Pada HUT ke-76 TNI, Istana: Beri Kebanggaan Masyarakat

Angkatan bersenjata ini selanjutnya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Namun agar sesuai dengan dasar militer international, angkatan perang Republik Indonesia kembali berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 7 Januari 1946. 

Tentara Rakyat Indonesia. (Foto: Arsip Nasional)

Selanjutnya, TRI sebagai tentara regular bersama dengan laskar-laskar dan badan-badan perjuangan rakyat bertempur melawan penjajah di seluruh wilayah nusantara mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga kedaulatan negara.

Presiden Soekarno kemudian mempersatukan dua kekuatan bersenjata TRI dan badan dan laskar perjuangan rakyat dengan mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada 3 Juni 1947. Keberadaan TNI tidak berjalan lama, upaya penjajah yang masih ingin menguasai Indonesia membuat negara ini kembali terpecah. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Selama masa-masa kritis perang kemerdekaan 1945-1949, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Hingga akhirnya pada 1962, pemerintah kembali menyatukan angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI).

Mulai Disegani dan Diperhitungkan Dunia

Di awal era 1960 an ini, kekuatan bersenjata Indonesia mulai diperhitungkan di dunia. Hal itu ditandai dengan kepemilikan alutsita yang mumpuni di eranya seperti, kapal perang (KRI) pesawat pembom jarak jauh Tupolev Tu-16, jet tempur MiG dan sebagainya. Begitu juga di laut, Indonesia juga dilengkapi dengan armada tempur canggih dan modern di eranya.

Di antaranya, 12 kapal selam dan dua kapal induk untuk kapal selam yaitu, KRI Ratulangi dan KRI Thamrin. Adapun 12 kapal selam yakni, Kapal Selam Tjandrasa, Kapal Selam Tjakra 401, Kapal Selam Nanggala 402, RI Nagabanda (NBD) 403, RI Trisula (TSL) 404, RI Tjandrasa (TNS) 405, RI Nagarangsang (NRS) 406, RI Hendradjala (HAD) 407, RI Alugoro (AGR) 408, RI Widjajadanu (WDU) 409, RI Pasopati (PST) 410, RI Tjudamani (TDN) 411, RI Bramastra (BMA) 412.

Tidak hanya alutsistanya yang modern dan canggih, kemampuan tempur angkatan bersenjata Indonesia juga disegani. Salah satunya, saat Operasi Trikora, merebut Irian Barat (sekarang Papua). Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia mampu mengusir Belanda dari Tanah Papua. Begitu juga saat Operasi Dwikora di Kalimantan. Dalam operasi tersebut, angkatan bersenjata Indonesia mampu mempermalukan pasukan elite Inggris, Special Air Service (SAS) dan Gurkha.

Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada awal 1970-an kemampuan angkatan bersenjata Indonesia semakin teruji dan disegani setelah melakukan Operasi Seroja di Timor Timor (sekarang Timor Leste). Ketangguhan prajurit TNI kembali menorehkan prestasi setelah berhasil membebaskan puluhan sandera pesawat Garuda DC-9 yang dibajak teroris di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand pada Maret 1981.

Memasuki era 1990-an angkatan bersenjata Indonesia kembali menunjukkan kehebatannya setelah berhasil membebaskan para peniliti Ekspedisi Lorentz 95 yang diculik separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Seiring perubahan politik nasional dan bergulirnya Reformasi 1998, di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) nama ABRI berubah menjadi TNI. Selanjutnya, proses modernisasi alutsista TNI mulai dilakukan sejak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga saat ini.

Berdasarkan situs Global Fire Power (GFP), kekuatan militer yang dimiliki Indonesia berada di peringkat 16 dari 140 negara dan yang terkuat di Asia Tenggara berdasarkan jumlah sumber daya manusia, angkatan udara, darat, dan laut, serta sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki total hingga 800.000 personel militer, dengan 400.000 anggota aktif dan sisanya yang merupakan anggota cadangan.

Kekuatan Angkatan Darat Indonesia saat ini memiliki total 331 tank, 1.430 kendaraan tempur lapis baja, 153 artileri swagerak, 366 artileri tarik, dan 63 peluncur roket. Sedangkan kekuatan Angkatan Laut dengan jumlah total kapal sebanyak 282 buah dengan rincian tujuh kapal fregat, 24 kapal korvet, lima kapal selam, 179 kapal patroli, 10 kapal penyapu ranjau.

Soedirman terpilih menjadi panglima TNI mengalahkan Oerip Soemoharjdo.

Presiden Soekarno tidak mengangkat menteri pertahanan setelah Indonesia memplokamirkan diri merdeka pada 17 Agustus 2019. Sebagai gantinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan terbentuknya organisasi Badan Penolong Keluar Korban Perang yang di dalam keorganisasiannya mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Dalam buku The Road to Power: Indonesian Military Politics, 1945-1967, BKR secara samar-samar disebutkan berfungsi untuk memelihara keamaan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan. BKR ditempatkan di bawah pengarahan (Komite Nasional Indonesia Pusat) KNIP.

Dalam buku yang ditulis Ulf Sundhaussen tersebut semua pemuda berbagai latar belakang dipersilakan masuk ke dalam BKR. Tetapi kebanyakan yang mendaftar berasal dari bekas anggota PETA.

Pimpinan BKR juga berasal dari opsir-opsir PETA. Korps perwira BKR dengan cepat terikat dengan pemerintah. Displin mereka pun jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi kelaskaran yang menolak melebur ke dalam BKR. Organisasi kelaskaran tersebut juga enggan menerima perintah dari pemerintah.

Pendaratan pasukan Belanda pada akhir September 1945 memaksa pemerintah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menentang invasi Belada dengan cara-cara militer. Maka pada 5 Oktober 1945 BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Dalam buku yang diterbitkan oleh Oxford University Press, Ulf menulis pergantian nama dari "Badan" menjadi "Tentara " meningkatkan struktur organisasi tersebut. Sebagian besar karena banyak perwira-perwira didikan Belanda yang BKR.

Sementara itu mantan opsir PETA tidak mendapatkan pendidikan staf. Tapi para mantan pasukan KNIL berpengalaman setidak-tidaknya dalam tugas-tugas staf. Karena itu mereka memenuhi syarat tugas pengorganisasian dan perencanaan militer. "Di antara kelima belas orang Indonesia dalam KNIL dengan pangkat letnan muda ke atas yang masih bertugas aktif dalam tahun 1942, tiga belas orang memutuskan untuk mendukung Republik," tulis Ulf dalam buku yang terbit tahun 1982 ini.

Pada 1942 di mana Indonesia diambil alih oleh Jepang para perwira KNIL tersebut beranggapan mereka dibebaskan tugas dari Belanda. Sekelompok opsir KNIL lainnya, yang dapat dibedakan dengan kelompok yang pertama sangat bergairah masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik.

Ulf menulis ketika pembentukan TKR diumumkan, pada hari itu pula bekas Mayor KNIL Oerip Soemoharjdo yang telah pensiun sejak 1938 diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Karena mantan pasukan PETA, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak menyukai opsir bekas KNIL, Oerip Soemohardjo ia tidak diangkat sebagai seorang panglima tentara.

Panglima tentara diberikan kepada Suprijadi, pemimpin legendaris dan pemberontakan PETA di Blitar. Tapi pengakatan tersebut hanya simbolis. Karena sejak pemberontakan pada Februari itu Suprijadi tidak pernah terlihat lagi.

Selain pembentukan struktur pusat dibentuk juga komandemen di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka bertanggungjawab melakukan komando taktis atas kesatuan-kesatuan TKR. Badan-badan kelaskaran juga dikelompokan menjadi resimen dan divisi. Enam divisi dibentuk di Sumatra, tiga di Jawa Barat, empat di Jawa Tengah, dan tiga di Jawa Timur.

Ketika pasukan sekutu mendarat dan bergerak ke pedalaman untuk melucuti garnisun-garnisun Jepang, TKR mendesak pemerintah agar segera mengisi jabatan panglima tentara dan menteri pertahanan. Karena pemerintah tidak menanggapi permintaan TKR, pada tanggal 12 November Oerip Soemoharjo memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk menghadiri rapat di Yogyakarta. Kota Pelajar dipilih setelah markas TKR di Jakarta diduduki tentara Sekutu.

Dalam rapat tersebut pokok pembicaraan yang utama mengenai jabatan pimpinan Markas Besar TKR dan Kementerian Keamanan. Dalam rapat tersebut seorang opsir bekas PETA, Soedirman dipilih menjadi panglima TKR. Ulf menulis setelah pengangkatan Panglima Soedirman, Oerip mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai kepala staff Markas Besar TKR.

"Rupanya Oerip pada mulanya berharap terpilih untuk menduduki jabatan puncak itu. Dia jauh lebih tua daripada Soedirman yang ketika itu baru berusia 33 tahun, dan tak diragukan lagi dia merupakan perwira staf yang paling memenuhi persyaratan yang tersedia di Indonesia. Tetapi, latar belakang militernya sebagai seorang bekas opsir KNIL membuat dia dicurigai oleh banyak perwira TKR yang lebih muda, yang tidak bersedia memberikan kepercayaan penuh kepada orang-orang yang pernah mengabdi kepada Belanda," tulis Ulf.

Sementara itu, Soedirman bukan orang yang dapat dicurigai memiliki simpati tersembunyi terhadap Belanda. Sebagai mantan guru, Soedirman juga memiliki prestise sosial yang tinggi. Sebagai seorang Muslim yang taat ia juga disenangi oleh korps perwira yang beragama Islam. Soedirman juga dipercaya memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mistik dan nilai-nilai tradisional Jawa. Karena itu ia juga memiliki daya tarik yang besar untuk perwira Jawa yang besar jumlahnya.

Di zaman pendudukan Jepang, Soedirman juga ikut dalam dewan-dewan daerah di Jawa Tengah, sehingga ia juga mempunyai pengalaman di politik. Soedirman juga pernah menjadi seorang opsir termuda yang memimpin batalyon PETA. Tapi ia tidak pernah menjadi boneka Jepang. Setelah proklamasi ia segera melucuti semua pasukan Jepang di daerah asalnya, Banyumas, Jawa Tengah. "Karena itulah ia dapat membagikan senjata kepada kesatuan-kesatuan BKR yang kurang lengkap persenjataannya," kata Ulf.

Dosen University of Queensland ini menulis Soedirman terkenal setelah memukul mundur pasukan Inggris di Ambarawa. Selain Soedirman, Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri keamanan. Dengan mengalirnya pasukan Belanda yang membonceng tentara Inggirs, Indonesia mulai mengambil sikap simbolis yang lebih militan. Pada 1 Januari 1946 Kementerian Keamanan diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Dengan perubahan nama ini Kementerian Pertahanan dapat tanggungjawab yang lebih luas.

Dalam waktu yang bersamaan TKR diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tapi nama ini pun belum memuaskan. Sehingga pada 24 Januari 1946 TKR diubah lagi namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Saat itu dibentuk pula sebuah Panitia Besar untuk Reorganisasi Tentara dengan Letjen Oerip Soemarhardjo sebagai ketuanya. Tugas panitia ini untuk meningkatkan efisiensi tentara. Pada 17 Mei 1946 panita ini menyampaikan hasil kerja kepada Kabinet. Mereka merekomendasikan suatu reorganisasi dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara. Berdasarkan reorganisasi itu Kementerian Pertahanan akan memperoleh kedudukan yang cukup kuat dengan mendapatkan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh Markas Besar Tentara.

Rapat yang kedua diadakan pada tanggal 23 Mei. Rapat ini dihadiri oelh para perwira Markas Besar dan semua panglima divisi dan resimen. Rapat tersebut menyambut baik rekomendasi dan pengakatan kembali Oerip sebagai Kepala Staf Markas Besar Tentara.

Hasil yang dicapai dari rapat tersebut enambelas divisi yang ada diciutkan menjadi sepuluh. Jumlah resimennya juga dikurangi dan dikelompokan kembali ke dalam brigade-brigade. Tiap divisi dan brigade diberi nomor dan nama yang berkaitan dengan sejarah prakolonial serta mitologi Indonesia. Sejak saat itu para panglima serta kepala stafnya dipilih oleh sidang perwira senior.***