Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
18 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
16 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
7 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
7 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
7 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
6
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
7 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Home  /  Berita  /  Metropolitan

SPBU Tak Lagi Jual Premium, DPR Sebut Pertamina Semena-mena

SPBU Tak Lagi Jual Premium, DPR Sebut Pertamina Semena-mena
Ilustrasi SPBU. (Foto: Istimewa)
Selasa, 05 Oktober 2021 14:40 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pertanyakan dasar hukum Pertamina menghentikan penjualan BBM jenis premium di berbagai SPBU.

Menurutnya Pertamina tidak bisa ambil keputusan sepihak terkait hal tersebut. Sebab hal tersebut sudah menjadi kebijakan Pemerintah, bahwa rencana penghapusan BBM jenis premium baru akan dilaksanakan tahun 2022. Itu pun rencananya hanya berlaku untuk wilayah Jawa, Madura, Bali. (Jamali).

"Menteri ESDM berjanji tidak akan menghapus Premium di tahun 2021. Pemerintah baru mengusulkan untuk penghapusan premium di jamali pada tahun 2022. Itu pun baru rencana. Jadi apa dasar hukum SPBU di jabodetabek tidak jual Premium," tegas Mulyanto kepada GoNews.co, Selasa (05/10/2021).

Mulyanto berjanji pihaknya akan menanyakan masalah ini kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI yang akan datang. Menurutnya Pemerintah dan Pertamina harus bisa menjelaskan kepada publik kenapa premium tidak lagi dipasarkan. Padahal pengadaan BBM jenis premium ini merupakan penugasan negara kepada Pertamina.

"Pemerintah mestinya mengawasi soal ini. Pertamina juga harusnya konsisten menjalankan penugasan ini. Jangan ogah-ogahan. Kalau sampai penugasan itu tidak dilaksanakan berarti Pertamina semena-mena menentukan sikap sendiri," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Sebelumnya Mulyanto mendapat laporan masyarakat bahwa premium tidak dipasarkan lagi di berbagai SPBU. Laporan tersebut datang dari masyarakat di wilayah Jabodetabek dan dan bahkan luar Jawa.

"Saya terima laporan tersebut dan akan ditindaklanjuti. Kejadian ini harus diklarifikasi hingga tuntas agar masyarakat tidak dirugikan. Kita cari tahu siapa penyebab penghentian penjualan premium ini. Kalau memang ada kebijakan Pertamina maka perlu kita usut. Karena ini sama saja pembangkangan terhadap penugasan negara. Tapi kalau kejadian ini karena ulah SPBU maka kita minta Pertamina segera menindak. Jangan sampai SPBU mau enaknya saja menjual BBM yang margin profitnya lebih besar," tandas Mulyanto.***

wwwwww