Menlu RI Larang Junta Myanmar di KTT ASEAN, Syarief Hasan Dorong Resolusi Damai di Myanmar

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan dukungan kepada Menteri Luar Negeri RI yang turut menolak hadirnya Pemimpin Junta Myanmar dalam KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada 26-28 Oktober 2021 di Brunei Darussalam. Pernyataan ini disampaikan secara resmi oleh Menlu RI dalam Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN pada Jumat (15/10/2021)

Menurut Syarief Hasan, respon Menlu RI menunjukkan peran besar Indonesia dalam penyelesaian masalah-masalah di kawasan Asia Tenggara. "Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kawasan, termasuk gejolak Myanmar pasca kudeta militer," ungkap Syarief Hasan dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021).

Syarief Hasan menyebutkan, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. "Tentu, kita memahami bahwa Indonesia tidak boleh terlalu jauh mengurusi urusan dalam negeri suatu negara. Namun, apabila sudah terjadi kekerasan, tentu Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan resolusi untuk penyelesaian masalah di Myanmar," katanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, langkah dari Menlu RI telah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. "Pembukaan UUD NRI 1945 telah menyebutkan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ketertiban dunia sehingga sudah sepatutnya Pemerintah mendukung penyelesaian masalah di Myanmar," ujar Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, aksi kudeta Junta Myanmar juga telah menelan korban jiwa. "Tentu, sejak awal kita ingin mendorong agar Pemimpin Junta Myanmar berdamai dengan Pemimpin sipil di Myanmar dan segera mengakhiri persoalan yang terjadi di Myanmar. Penyelesaian persoalan ini tentu akan berdampak baik bagi ketertiban di regional," tegas Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga terus mendorong Pemerintah untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif. "Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki peranan penting di kancah regional maupun internasional dalam mengatasi problem-problem yang terjadi, termasuk problem yang menimpa Myanmar dan berakibat buruk pada masyarakat sipil," tuturnya.

Ia menegaskan, Partai Demokrat akan mendukung Pemerintah melalui Kemenlu RI untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. "Saya atas nama pribadi dan Partai Demokrat mendukung langkah Kemenlu RI. Indonesia harus mengambil peran besar untuk memastikan hadirnya resolusi damai di Myanmar yang tentu akan berimplikasi positif terhadap ketertiban regional," tandasnya.***