Pemuda Pancasila Apresiasi Upaya Menpora Amali Bentuk Tim Khusus Terkait Sanksi WADA

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman mengapresiasi dan memberi dukungan atas langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang membentuk tim akselerasi dan investigasi terkait adanya sanksi dari World Anti Dopping Agency (WADA) pada LADI.

LADI dianggap belum patuh terhadap prosedur penanganan doping di tanah air. Salah satu sebabnya terkait pengambilan sampel atlet.

Arif menilai, Menpora Amali harus bergerak cepat untuk memilah dan memilih isu terkait doping ini. Meskipun secara teknis Menpora Amali tak bisa bergerak langsung karena status WADA adalah lembaga independen.

“Pembentukan Tim Khusus Doping yang dibuat oleh Menpora untuk bisa segera mengakomodasi teguran WADA merupakan langkah taktis,” kata Arif di Jakarta, Kamis (21/10).

Tim yang diketuai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari ini bertugas untuk segera menjawab surat sanksi dari WADA dan mengusahakan agar sanksi untuk Indonesia bisa dicabut.

Arif mengingatkan bahwa tidak seharusnya Menpora Amali dikritik dalam kasus ini. Sebab, posisinha sebagai wakil pemerintah membuatnya tidak bisa melakukan intervensi kepada WADA.

Meski demikian, Arif memaklumi banyak pihak yang menggunakan isu ini sebagai amunisi untuk menjatuhkan pamor Menpora Amali. Padahal, faktanya, kini tim bentukan Menpora tengah menangani masalah tersebut.

Arif pun berharap Menpora Amali agar tetap tenang dan fokus dalam menghadapi kritik. "Sebab, setiap jabatan ada ujiannya masing-masing," katanya.

Arif menilai, respon Menpora terhadap sanksi dari WADA ini merupakan langkah taktis yang wajib didukung seluruh komponen bangsa. "Apalagi gelaran internasional Superbike di Mandalika sudah di depan mata. Maka sebaiknya sanksi WADA sudah bisa dicabut sebelum kegiatan tersebut," pungkasnya.(ded)

Kosgoro 1957 Minta Publik Beri Waktu Tim Akselerasi dan Investigasi untuk Bekerja

Jakarta: Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Sabil Rachman mendukung dan mengapresiasi langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang membentuk tim akselerasi dan investigasi terkait dengan sanksi dari World Anti Dopping Agency (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Sanksi tersebut dijatuhkan WADA terhadap LADI karena dianggap belum patuh terhadap prosedur penanganan doping di tanah air. Salah satu sebabnya terkait pengambilan sampel atlet yang mengakibatkan bendera Merah Putih Tidak dapat dikibarkan pada saat Juara Piala Thomas beberapa waktu lalu.

Sabil Rachman menilai langkah Menpora Amali tersebut sudah tepat. Sebab, penyebab keluarnya sanksi dari WADA harus diungkap secara utuh agar kejadian ini tidak terulang kembali.

"Saya kira Menpora sudah melakukan langkah yang selain penting juga bijak menyikapi situasi terakhir terkait soal bendera Merah Putih yang tidak boleh dikibarkan dalam even olahraga internasional karena isu doping," ujarnya.

Menurutnya, LADI yang secara teknis mengurus terkait doping ini harus diminta pertanggungjawabannya dan diinvestigasi.

"LADI menjadi penting untuk diminta pertanggungjawabannya. Bahkan jika perlu diinvestigasi yang berujung pada sanksi bagi pengurus terutama Ketua LADI," ujar Sabil.

Sabil berharap, masalah ini tidak lagi menjadi polemik di ruang publik dan meminta masyarakat agar memberi waktu kepada tim yanh telah dibentuk Menpora Amali untuk melakukan tugasnya, sehingga WADA mencabut sanksinya.

"Seluruh proses ini harus berlangsung lebih cepat untuk menutup debat berkepanjangan dan tidak ptoduktif bagi kemajuan olahraga Indonesia serta akan berdampak psikologis bagi atlet-atlet kita yang akan bertanding atas nama bangsa di even internasional," harapnya. ***