Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
14 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
14 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
14 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
4
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
13 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
13 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
23 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Home  /  Berita  /  Kriminal

DPR Terima Anugerah Badan Publik Informatif, Sekjen: Wujud Parlemen Modern

DPR Terima Anugerah Badan Publik Informatif, Sekjen: Wujud Parlemen Modern
Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat menerima wawancara wartawan di kantornya. (foto: dok. www.gonews.co)
Selasa, 26 Oktober 2021 18:11 WIB
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapat predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 96,52 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2021 pada Selasa (26/10/2021). Terkait capaian ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, capaian tersebut sejalan dengan perwujudan Parlemen Modern.

"Ini adalah sebuah pengakuan atas capaian keterbukaan informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI sebagai badan publik informatif. Hal ini sejalan dengan arahan Pimpinan DPR RI dalam upaya perwujudan Parlemen Modern," kata Indra kepada GoNEWS.co.

Terpisah, Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti dalam keterangan resminya engatakan, capaian ini adalah bentuk tanggungjawab DPR sebagai lembaga yang mengusulkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

"DPR RI sudah seharusnya memberikan pelayanan informasi sebaik mungkin, karena ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai lembaga yang mengusulkan UU KIP," jelas Maya.

DPR RI, kata Maya, telah melakukan berbagai inovasi seperti pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan; penyesuaian peraturan dan SOP untuk beradaptasi dengan remote working arrangement; serta merangsang partisipasi publik dengan mendorong berbagai platform pelayanan informasi yang memudahkan berbasis keterlibatan masyarakat, seperti SILEG, SIAR, SIMAS PUU dan lain-lain.

Selain itu, tambah Maya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI juga rutin menjalin kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder baik internal maupun eksternal. PPID menjangkau seluruh unit kerja dengan bimbingan teknis dan coaching clinic. Serta, PPID juga mengadakan live Instagram bersama dengan Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Pusat, Indonesian Parliamentary Center dan Indonesia Budget Center dalam rangka mengedukasi publik.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww