Kemendagri Dorong Percepatan Program Pertashop

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengungkapkan ribuan Pertashop di daerah belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS). Hal ini disampaikan Yusharto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop Kerjasama Kemendagri dengan PT Pertamina (Persero) di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).

"Berdasarkan data dan laporan dari PT Pertamina per Agustus 2021, secara faktual saat ini telah terbentuk sebanyak 3.055 Pertashop di daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 2.353 Pertashop sudah siap beroperasi. Namun demikian, keberadaan Pertashop, baik yang sudah beroperasi maupun siap beroperasi, saat ini belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS)" kata Yusharto dikutip GoNEWS.co dari siaran Puspen Kemendagri.

Belum didapatnya izin melalui OSS itu, kata Yusharto, disebabkan belum operasionalnya sistem perizinan di OSS, "Khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin bangunan yang diperlukan untuk Pertashop," kata dia.

Yusharto menambahkan, Rakor ini merupakan wujud pembinaan pemerintah kepada Pemda. Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, diharapkan memberikan perizinan Pertashop sementara sesuai dengan Petunjuk Teknis Pertashop dan ketentuan peraturan perundang-undangan.***