Demo Jokowi, Mahasiswa di Makassar Blokir Jalan Hingga Malam

MAKASSAR - Mahasiswa menggelar demo memperingati hari Sumpah Pemuda di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Kamis (28/10). Mereka mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Massa yang mayoritas dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya juga menutup Jalan Sultan Alauddin hingga lewat pukul 18.00 WITA. Berimbas pada kemacetan panjang.

Saat demo, mahasiswa mengkritik segala kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo selama tujuh tahun kepemimpinannya yang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

"Kami menuntut, tegakkan supremasi hukum, tolak rencana amandemen UUD, tolak Omnibus Law, cabut UU nomor 19 tahun 2019, tolak penghapusan BBM bersubsidi dan mendesak Jokowi dalam penyelesaian penanganan Covid-19," tutur seorang orator.

Sementara itu, pihak kepolisian sejak siang mengawal jalannya unjuk rasa. Sejauh ini aparat masih berusaha secara persuasif agar mahasiswa dapat membubarkan diri dan membuka kembali akses jalan. Mahasiswa belum menggubris sehingga kemacetan terjadi.

Di tempat berbeda, berbagai organisasi mahasiswa mengepung kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Sulsel. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo untuk tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka juga menuntut presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dianggap tidak bekerja maksimal. "Copot Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly serta Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan, Mahfud MD. Karena gagal dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta penyelesaian terhadap kasus HAM masa lalu," tutur Ewaldo Azis, mahasiswa yang ikut demo dengan pengeras suara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mempercepat transformasi dan reformasi Polri untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang. "Segera selesaikan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelaku melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan," kata Ewaldo.***