Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
21 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
14 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
13 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
4
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
Kemenpora
14 jam yang lalu
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
5
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Kemenpora
14 jam yang lalu
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
6
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
21 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Home  /  Berita  /  Voli

Ketum Korpri: ASN Harus Tumbuh jadi Agile Bureaucracy

Ketum Korpri: ASN Harus Tumbuh jadi Agile Bureaucracy
Ketum DPKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Masa Bakti 2021-2026 di kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (27/10/2021). (foto: ist./korpri)
Jum'at, 29 Oktober 2021 21:06 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, aparatur sipil negara (ASN) harus bergotong royong untuk menjadi Agile Bureaucracy dalam menghadapi tantangan. Hal tersebut disampaikannya saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Masa Bakti 2021-2026 di kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Zudan mengungkapkan, tantangan yang dihadapi ASN anggota Korpri saat ini semakin besar. Misalnya, pelayanan publik tidak boleh berhenti kendati era Pandemi Covid-19 masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. Selain itu, masih ada tantangan disrupsi teknologi serta harapan masyarakat yang semakin tinggi.

"Dengan jiwa gotong royong itu Korpri mampu tumbuh menjadi 'Agile Bureaucracy'. Yakni birokrasi yang lincah, lentur, fleksibel, namun tangguh karena situasi yang kita hadapi sangat dinamis. Kuncinya adalah transformasi digital dalam pelayanan publik. Pahami digital, berfikir digital, bertindak digital," kata Prof. Zudan dikutip GoNEWS.co dari keterangan resminya, Jumat (29/10/2021) malam.

Zudan menyampaikan, organisasi Korpri harus melakukan lompatan organisasi agar mampu merespons perubahan global serta meningkatkan profesionalisme.

"Korpri siap menghadapi tantangan saat ini, yaitu mewujudkan digital government. Kementerian/lembaga dan Pemda sudah harus mewujudkan pemerintahan digital karena akan mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik dan lebih cepat. Dengan digital government maka para ASN dapat bekerja dari manapun, bukan hanya work from home (WFH). Sambil rapat, dinas luar, di mobil, di rumah, tetap bisa memeriksa semua berkas dan pekerjaan. Dalam skala kecil, digital government bisa diawali dengan penerapan tanda tangan elektronik dan pelayanan online. Ini akan memudahkan semua tata kelola," kata Zudan.

Zudan juga mengingatkan pada 29 Nopember 2021, Korpri akan genap berusia 50 tahun. "Event paling besar untuk memperingatinya adalah dengan menyelenggarakan MTQ Korpri Nasional V di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kafilah dari Lemhannas tentu ditunggu kehadirannya di Kendari bersama kafilah dari 34 provinsi serta kementerian/lembaga yang rata-rata mengirimkan 10-20 anggota kafilah," kata Zudan.

Di tempat yang sama, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan, pelayanan publik yang prima adalah kunci sukses dalam pemerintahan.

"Pelayanan publik yang prima akan meningkatkan kepercayaan publik. Mindset ingin dilayani harus diubah menjadi melayani," kata Agus berpesan.

Dia menyebutkan pelayanan publik harus mengacu pada hukum kepastian hukum. Petugas yang melayani pun harus kompeten.

"Pelayanan harus cepat dan tepat, informasi harus jelas dan mudah dipahami. Ini sesuai dengan prinsip transparansi sehingga Indonesia bisa cepat maju dan kredibel," demikian Gubernur Lemhannas Agus Widjojo.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Voli, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww