Kuliah Umum di UIN Makassar, Ferry Juliantono Gaungkan Revolusi Ekonomi Melalui Koperasi

MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Ferry Juliantono menyebut bahwa peran negara dalam pembangunan Indonesia khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini terbilang kecil. Sebaliknya, ia melihat munculnya oligarki di Tanah Air lantaran peran swasta yang makin besar.

Untuk itu, Ia berharap agar Koperasi tetap hadir sebagai lembaga yang mampu menopang perekonomian di Indonesia, khususnya di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. "Gerakan Koperasi harus kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan wajib mendapat dukungan politik dari semua pihak," ujar Ferry Juliantono saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Sabtu (30/10/2021).

Ia juga mgatakan, dirinya tidak ingin perubahan seperti reformasi hanya sebatas perubahan politik, apalagi hanya dinikmati segelintir kelompok. "Tetapi perubahan yang akan terjadi harus sampai pada perubahan ekonomi yang dibutuhkan rakyat," tandasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berharap, Koperasi tetap menjadi instrumen utama dalam ekonomi Pancasila. "Ekonomi yang mengedepankan kebersamaan dan loyalitas bersama sebagaimana cita-cita Bapak Koperasi Indonesia, Moh Hatta. Koperasi harus mewujudkan ekonomi Pancasila yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Menurutnya lagi, dibutuhkan peran Pemerintah untuk lebih menguatkan posisi Koperasi di Indonesia. Pemerintah kata Dia, harus tegas melakukan akselerasi, persatuan dan kebersamaan mengelola agar Koperasi dapat lebih lebih maju dan tampil lebih kuat dalam membangun ekonomi bangsa. "Jangan hanya BUMN, Bank-Bank, dan Lembaga Negara yang diberikan suntikan stimulus ekonomi. Koperasi pun membutuhkan stimulus agar bisa berperan lebih besar dalam menghadapi Pandemi," tegasnya.

Lebih jauh Ferry mengatakan, saat ini juga terdapat neo imperialisme yang dilakukan Tiongkok terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi. Hal itu, kata dia, menimbulkan sejumlah konsekuensi yang sangat merugikan bangsa Indonesia. "Bahkan lebih jauh lagi, sekarang ada neo imperialisme dalam bentuk kapitalisme negara Tiongkok pada Indonesia yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan kita sebagai bangsa dan juga merugikan rakyat," ujarnya.

Fery juga menjelaskan, munculnya oligarki di Indonesia karena terlalu besarnya peran swasta dalam konteks pembangunan nasional. Menurutnya, dalam beberapa dekade terakhir peran swasta dalam pembangunan nasional semakin membesar, sementara peran koperasi dan BUMN justru semakin mengecil. "Munculnya oligarki di Indonesia ini karena terlalu besarnya peran swasta. Dalam kurun waktu beberapa dekade ini, memang peran swastanya makin besar, peran koperasinya makin kecil, peran BUMN yang tadinya juga masih lumayan sekarang relatif juga mengecil," ungkapnya.

Ferry menegaskan bahwa sumber daya vital bagi hajat hidup rakyat Indonesia haruslah dikuasai oleh negara melalui peran BUMN. Meski demikian, realita yang terjadi justru sebaliknya yakni beberapa sumber daya vital bagi hajat hidup rakyat Indonesia dikuasai oleh pihak swasta bahkan asing. "Harusnya kan sumber-sumber daya yang penting untuk hajat hidup orang banyak di Indonesia itu haruslah dikuasai oleh negara (BUMN), ini malah kebalik di Indonesia ini," pungkasnya.***