Tuai Polemik, Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak atas kinerjanya. Bukan hanya soal kinerja BUMN, sorotan lainnya adalah akibat adanya indikasi keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis PCR.

Sorotan keras itu salah satunya datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko pun meminta agar pemerintah menindaklanjuti indikasi keterlibatan Menteri BUMN itu.

"Ada beberapa hal yang kami soroti dari kinerja Erick Thohir. Pertama, soal BUMN yang banyak alami kerugian, kedua dalam hal penyertaan modal negara alias PMN, dan terakhir perihal adanya indikasi bisnis PCR. Segera lakukan tindak lanjut, jika tidak senin mendatang siap-siap, kami akan aksi besar-besaran," terangnya, Minggu (7/11/2021).

Dia menjelaskan, jika bukti yang dikaji oleh BEM Nusantara menghasilkan penilaian bahwa kebijakan Erick sudah merugikan negara. Hal ini jelas terlihat dari dengan banyaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang harus dikeluarkan setiap tahun melalui PMN.

Pihaknya mengkaji bahwa pada 2021, ada 8 BUMN yang menerima PMN dengan total Rp 31,48 triliun dan ada pada Tahun 2022 ada 12 BUMN dengan total Rp 72,44 triliun. Bahkan, menurutnya, ada proyeksi terus menerus selama 5 tahun di era kepemimpinan Erick Thohir, sehingga membuat Indonesia harus menyiapkan anggaran Rp 374,36 triliun jika peningkatan PMN setiap tahunnya mencapai 2 kali lipat. "Itu data yang kami dapatkan dari hasil kajian," jelas dia.

Terkait indikasi bisnis PCR, lanjutnya, ini jelas merupakan hal yang tidak manusiawi. "Bagaimana bisa, di tengah krisis banyak hal seperti ini masih berkesempatan untuk cari untung dari masyarakat," ungkapnya.

Pihaknya pun juga meminta Presiden Joko Widodo agar segera melakukan evaluasi Kementerian BUMN, juga mendesak presiden segera mencopot Erick dari jabatannya. "Kita menuntut Presiden Jokowi untuk copot Pak Erick Thohir dari jabatan dan segera lakukan evaluasi total kementerian BUMN," tegasnya.

Bukan hanya itu, jika kajian yang dikeluarkan BEM Nusantara tidak mendapat sambutan baik dari pemerintah, terutama kementerian BUMN, maka akan ada tindakan lebih lanjut.

"Kami akan turunkan seluruh anggota BEM Nusantara yang ada di daerah Jabodetabek, Jawa-Bali, Banten juga seluruh Indonesia. Kami juga akan memberangkatkan saudara-saudara dari daerah agar terakomodir tuntutannya," tegas Eko.***