APPI: Jangan Sampai Proyek SPAM Melahirkan Koruptor Baru

JAKARTA - Ketua umum Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) Aris Mandi mendesak Komisi V DPR untuk menyoroti proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat.

Pasalnya proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu diduga terjadi penyimpangan dalam tendernya.

"Komisi V DPR jangan diam. Tunjukan fungsi pengawasannya. Jangan sampai proyek SPAM ini terjadi masalah lagi seperti yang dulu-dulu. Jangan sampai di proyek ini lahir koruptor baru," tegas Aris kepada wartawan, Minggu, (7/11/2021).

Aris menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Agus Rahardjo bahkan menduga telah terjadi praktik suap dalam 20 proyek SPAM. Sejumlah pejabat internal PUPR pun banyak diperiksa karena masifnya praktik korupsi di proyek tersebut. Sejumlah pejabat kini sudah mendekam di Penjara dan tidak sedikit pengusaha dan pejabat internal PUPR pun diperiksa karena masifnya praktik korupsi di proyek tersebut.

"Sudah seharusnya, begitu ada aroma janggal di proyek ini, maka segera dilakukan evaluasi dan pemeriksaan. Jangan tunggu proyek berjalan lalu ada tindakan," ujar Aris.

Seharusnya, lanjut Aris para pengusaha kontraktor baik swasta maupun BUMN, termasuk juga para pejabat kementerian berkaca pada proyek SPAM sebelumnya. Karena sudah banyak yang kena dan jadi narapidana.

"Jangan lagi ada penyalahgunaan wewenang. Ingat proyek SPAM ini demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan lagi terus dijadikan ajang korupsi," tegasnya.  

Lebih lanjut Aris menuturkan, ada sejumlah aroma janggal pada proyek bernilai ratusan miliar itu. Salah satunya di proses penetapan pemenangnya. Menurutnya, dalam tender proyek SPAM Semarang barat itu adalah salah satunya soal persyaratan pokok adanya mesin HDD (Hirizontal Directional Drilling) berkapasitas 150 ton. Jumlahnya 2 unit.

"Saya mendapat informasi, dalam dokumen perusahaan pemenang itu, alat yang diupload masih dipakai untuk proyek lain dan sudah terkontrak sampai tahun 2022," ujar Aris.

Jika informasi itu benar dan fakta di lapangan seperti itu, kata Aris, dengan demikian seharusnya Wika sebagai pemenang tender itu gugur karena alat yang sama dipakai dalam pekerjaan tersebut tidak ada. Karena sedang dipakai di tempat pekerjaan lain yang waktunya bersamaan.

"Nah kalau dokumen penawaran akirnya diperbaiki secara aturan kan tidak boleh itu namanya post bidding, dengan demikian harusnya yang dimenangkan itu gugur. Ini ada apa kok di diamkan?" tanya Aris.

Karena itu, ia mendesak agar proyek-proyek seperti SPAM ini digelar transparan dan jangan lagi ada kongkalikong. Karena bukan tidak mungkin jika praktik ini dibiarkan, maka publik akan semakin miring melihat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Sebaiknya jangan diteruskan. Kasihan hampir semua pejabat di penjara rata-rata karena proyek konstruksi di PUPR. Lebih baik ditertibkan dari sekarang dari pada nanti setelah berjalan ditemukan temuan," pungkasnya.

Diketahui berdasarkan data informasi tender di web LPSE PU, proyek Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Semarang Barat, Jawa Tengah itu memiliki pagu Rp227.867.915.000,00. Pemenang dari tender proyek ini adalah PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama WIKA yang merupakan perusahaan jasa konstruksi BUMN.***