DPR: Pemda Ingin Lebih Leluasa Kelola APBD

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ecky Awal Mucharam dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (12/11/2021) mengatakan, pemerintah daerah meminta agar diberikan kepercayaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lebih leluasa dan fleksibel. Pemerintah daerah juga berharap agar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tadinya banyak ada di level provinsi bisa diturunkan ke kabupaten/kota.

"Mereka ingin ada skema yang lebih jelas dan lebih fair terkait dengan bagi hasil dan mereka juga menyampaikan adanya kebutuhan terkait dengan tidak hanya dana desa tetapi dana kelurahan untuk di kota-kota," papar Ecky dikutip GoNEWS.co dari antaranews.com.

Permintaan pemerintah daerah tersebut, disampaikan sebagai masukan bagi DPR RI terkait RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tengah berproses di Senayan.

Politisi PKS itu menjelaskan dalam RUU HKPD, pemerintah pusat punya kepentingan di dalam menjamin bahwa APBD ini menjadi instrumen yang optimal di dalam menyejahterakan rakyat di daerah dan amanah konstitusi harus memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur APBD-nya.

"Sektor pelayanan publik sebagian besar sudah diserahkan kepada daerah, urusan yang masih dipegang oleh pemerintahan pusat yaitu urusan keuangan, keagamaan, hubungan diplomasi luar negeri dan urusan pertahanan keamanan, selebihnya sudah diserahkan kepada daerah," kata Ecky.***