Kata Istana soal Pembangunan Papua dengan Kerangka Adat

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama (TAU) Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay mengungkapkan, perlu pendampingan pusat kepada daerah agar pembangunan di Papua bisa diakselerasi dan sejalan dengan kerangka adat. Hal tersebut Ia sampaikan saat memimpin audiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Rabu lalu di Jakarta.

"Pendampingan seperti capacity building oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Daerah harus dilakukan. Pendampingan ini memiliki tujuan agar program yang dirancang mengikuti konteks lokal dan adat di Papua," kata Theo dikutip GoNEWS.co dari siaran resmi yang diterima Selasa (22/11/2021).

Turut hadir dalam audiensi Rabu, pekan lalu itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Mohammad Musaad. Dalam kesempatan itu Mussad menuturkan bahwa Papua telah dipetakan menjadi 5 wilayah adat yakni Saereri, Mamta, Anim Ha, Mee Pago dan La Pago. Dengan pemetaan tersebut, perencanaan program pembangunan Papua diharap menjadi lebih efektif.

"Setiap wilayah adat memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga program pembangunan harus disesuaikan dengan sistem sosio-kultural yang ada," kata Mussad.***