Peta DPR soal Jadwal Pemilu

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luqman Hakim dalam sebuah pernyataannya, Sabtu (27/11/2021) mengungkapkan, tidak ada lagi hambatan bagi KPU untuk menetapkan 21 Febuari 2024 sebagai jadwal Pemilu (Pileg-Pilpres) setelah didapatnya restu dari Presiden. Lalu, sudahkah parlemen satu suara terkait jadwal Pemilu 2024?

PKB

Lukman yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, "PKB sejak semula memiliki pendapat yang sama dengan PDI Perjuangan dan beberapa fraksi lain, bahwa hari pemungutan suara 2024 lebih tepat dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana diusulkan KPU,". Hal itu disampaikan Lukman saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/11/2021).

PDIP

Seperti yang dikatakan Lukman, PDIP juga sepakat dengan KPU soal jadwal Pemilu. Hal ini terkonfirmasi dengan pernyataan Anggota Komisi II Fraksi PDIP DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Rifqi juga yang mengungkap bocoran 'restu' presiden.

"(Kesepakatan) antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu yang nampak nampaknya tidak jauh berbeda dengan usul dari Fraksi PDI Perjuangan," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP Junimart Girsang, memastikan bahwa pihaknya mendukung independensi KPU RI dalam menetapkan Jadwal Pemilu. Ia menegaskan, "Jadwal Pemilu yang sudah ditentukan KPU sifatnya hanya sebatas konsultasi saja di DPR,".

PKS

Sementara itu, Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga merespons positif desus restu presiden atas jadwal pemilu usulan KPU. "Bagus. Sesuai harapan," kata Mardani dalam lansiran medcom.id, Jumat (26/11/2021).

Kata Dia, PKS dari awal mendukung jadwal pemungutan suara pada Februari. Pertimbangannya, memberi waktu yang cukup waktu kepada penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan Pilkada Serentak, November 2024.

Demokrat

Senada dengan PKB, PDIP dan PKS, Demokrat juga 'berdiri di sisi' KPU. Legislator Fraksi PD Teuku Riefky Harsya mengatakan, "Yang kami pahami KPU memutuskan untuk dilakukan di bulan Februari, jadi ya kami mendukung apa yang sudah diputuskan KPU,".

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menyatakan hal demikian di Kantor DPP PD pada Rabu (24/11/2021). Menurut Rifky independensi KPU dalam menetapkan jadwal Pemilu termasuk buah reformasi.

NasDem

Sementara itu, NasDem tampak tidak menjadikan desus restu Jokowi soal jadwal Pemilu sebagai pertimbangan. Bagi NasDem, jadwal Pemilu akan jelas diketahui dalam rapat KPU bersama DPR.

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa dalam lansiran medcom.id, Kamis (25/11/2021) menegaskan, sikap Fraksi NasDem masih sama dengan sebelumnya yakni mendukung pencoblosan pada Mei 2024. Ini adalah opsi jadwal yang buikan dari KPU.

Golkar

Ketua Komisi II DPR RI yang juga politisi Partai Golkar berpandangan bahwa jadwal Pemilu 2024 tak cukup ditentukan oleh satu atau dua institusi saja. Pasalnya, pandemi mungkin masih melanda pada 2024.

"Karena situasinya ini tidak seperti biasa, tidak normal seperti biasa, maka ndak cukup itu ditentukan oleh satu atau dua institusi saja," kata Doli dalam lansiran kompas.com yang berjudul, 'Ketua Komisi II: Tak Sesederhana Itu Dorong KPU Putuskan Tanggal Pemilu'

Gerindra

Tak hanya NasDem dan Golkar yang belum menyatakan sepakat dengan jadwal usulan KPU RI, Partai Gerindra bahkan tegas memilih opsi berseberangan dengan KPU.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei," kata Dasco dalam lansiran Tribunnews.com, Jumat (8/10/2021) lalu.

PAN

Sementara PAN, belum terlihat sikap jelasnya soal Jadwal Pemilu 2024. Pasca Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut usulan pemerintah, 27 September lalu, seorang anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN hanya mengaku kaget.

"Saya berharap sebelum disampaikan ke publik, pemerintah bisa saja mengundang fraksi atau ketua umum partai dalam rangka harmonisasi sinkronisasi," kata Guspardi dalam diskusi daring, Sabtu (9/10/2021) lalu.

PPP

Di tengah keterbelahan fraki di DPR soal jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi justru melontarkan opsi tengah. Ia menimbang syarat usungan calon kepala daerah berdasarkan UU Pilkada adlah mengacu pada hasil Pemilu terakhir, yaitu hasil Pemilu 2024.

"Yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal Pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap bulan April. Bukan malah memundurkan ke bulan Mei," kata Awiek-sapaam akrab Baidowi-dalam lansiran rm.id, Selasa (12/10/2021) lalu.

Diketahui, pada 6 September 2021 lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Lalu pada 27 September 2021 pemerintah melalui Mekopolhukam Mahfud MD mengatakan, "Pilihan pemerintah adalah 15 Mei,".

Kabar terakhir, rapat KPU dengan DPR soal Jadwal Pemilu akan digelar pada Januari 2022. Pasalnya, DPR akan memasuki masa reses dan baru akan kembali beraktivitas pada Januari 2022.***