Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani TaK Hadiri Rapat dengan MPR

JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani menjelaskan sebab ketidakhadirannya dalam rapat bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Siaran resmi Menkeu, diterima di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menyatakan, untuk undangan rapat 27 Juli 2021, Ia tak bisa hadir karena bertepatan dengan rapat internal presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR RI diwakili olej Wamen. Sementara untuk rapat 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting.

"Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ujar Sri dikutip GoNEWS.co.

Terkait penambahan anggaran MPR RI, bendahara negara menjelaskan bahwa keuangan negara tengah difokuskan untuk pandemi. Seperti diketahui, tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

"Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah)" kata dia.

Selain itu, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (Bansos), membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM saat rakyat tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

Sebelumnya, pimpinan MPR RI bersepakat meminta presiden untuk memecat Sri Mulyani dari jabata Menteri Keuangan RI. Pasalnya, Sri Mulyani dianggap tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan tidak menghadiri 2 kali undangan rapat.

"Kami Pimpinan MPR sepakat meminta Presiden mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan," tegas Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/11/2021) lalu.

Fadel mengungkapkan, diundangnya Sri Mulyani rapat oleh Pimpinan MPR untuk membicarakan anggaran MPR. Pimpinan MPR menginginkan anggaran MPR disesuaikan dengan jumlah Pimpinan MPR yang kini berjumlah 10 orang dengan total anggota MPR 711 orang.

Bahkan Pimpinan MPR sudah menyampaikan terkait permintaan tambahan anggaran tersebut kepada Presiden Jokowi saat bertemu di Istana Bogor dan Presiden Jokowi pun menyetujuinya.***