Libur Nataru, Transportasi Udara Diperketat

JAKARTA - Momen libur Natal dan tahun baru (Nataru) diperkirakan bakal meningkatkan intensitas perjalanan dengan moda transportasi udara. Kemarin (11/12) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi penumpang.

"Pada masa libur Nataru, ada kecenderungan jumlah penumpang akan naik," ujarnya.

Di Bandara Soekarno-Hatta, tren kenaikan terus dirasakan setiap hari. Angkanya sudah di atas awal pandemi. Saat ini ada 700 pergerakan pesawat take off dan landing per hari. Jumlah kedatangan penumpang dari luar negeri mencapai 4.000 orang.

Budi meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan untuk memastikan pengetatan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik. Mulai otoritas bandara, operator bandara, maskapai, lembaga navigasi penerbangan, bea cukai, imigrasi, karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kemenkes, satgas, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya untuk mencegah persebaran kasus Covid-19. "Pastikan mereka yang berangkat sudah dua kali vaksin, membawa hasil negatif tes antigen, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti ketentuan prokes yang lainnya," katanya.

Terkait antisipasi meningkatnya jumlah penumpang kedatangan internasional, Budi mengatakan perlunya penambahan tempat karantina. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan penumpang.

Selain memastikan pengetatan prokes, Menhub menginstruksikan kepada Ditjen Perhubungan Udara untuk memastikan ramp check pesawat secara masif di bandara-bandara. "Kegiatan ramp check merupakan salah satu upaya untuk menegakkan keselamatan. Karena dalam transportasi, aspek keselamatan adalah yang utama," tegas Budi.

Kemarin Budi dan jajaran terkait menyaksikan langsung proses ramp check salah satu pesawat jenis Airbus A330 tujuan Bali. Pesawat tersebut lantas dinyatakan laik terbang.

Sementara itu, meski kebijakan libur Nataru relatif longgar, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak terlena. Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal juga berharap partisipasi publik dalam menyukseskan pencegahan. Ketentuan dalam instruksi Mendagri harus dipatuhi. "Pelaksanaan akan melibatkan semua elemen dan tentu partisipasi masyarakat," kata dia.

Disinggung terkait kontrol terhadap daerah yang tak taat inmendagri, dia memastikan akan memantau secara berkala. "Akan ada evaluasi bertahap dan monitor," tegasnya.

Senada, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, momen Nataru berpotensi menjadi titik awal lonjakan bila kegiatan pembatasan tidak dijalankan. Dia berharap kerja sama semua elemen untuk menghindari potensi gelombang ketiga.

Pemerintah, kata Abraham, mempelajari kasus dari berbagai negara lain yang terjadi gelombang ketiga. Abraham menambahkan, upaya antisipasi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Namun, perlu kerja sama dengan masyarakat untuk menangkal gelombang ketiga.***