BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel dan Dasboard Detak

DEPOK - BPJS Kesehatan telah meluncurkan data sampel 2015-2020 yang bisa diakses oleh publik dan Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis (Detak) yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah. Demikian disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam keterangannya yang dikutip di Depok, Jawa Barat, Jumat (24/12/2021).

Ali menjelaskan, Detak dapat digunakan Pemda untuk mengetahui tingkat prevalensi dan insiden dari dua penyakit kronis utama (mother of desease) yaitu Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi (HT).

"Ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendorong engagement masyarakat, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memanfaatkan aset data tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policy," ujar Ali dikutip GoNEWS.co.

Data sampel ini berupa data umum dan data kontekstual yang diharapkan dapat membantu publik, baik peneliti maupun pemangku kebijakan memotret pengelolaan Program JKN-KIS. Sedangkan Dashboard Detak diharapkan dapat membantu Pemda dalam pengambilan kebijakan strategis bidang kesehatan di wilayahnya.

Data umum ini memuat informasi, antara lain karakteristik individu peserta, fasilitas kesehatan, diagnosis, jenis layanan dan biaya dengan tetap berpedoman pada perlindungan kerahasiaan data peserta/pasien.

Terkait hal ini, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, peluncuran data sampel BPJS Kesehatan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.

Kementerian Kesehatan berkomitmen terkait transformasi sistem kesehatan dengan salah satu pilar penopang, yakni teknologi kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan berfokus pada tiga kegiatan prioritas, yaitu integrasi data yang dirancang untuk mendukung keakuratan pengambilan kebijakan, yang kedua adalah integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan dan yang ketiga adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan.

"Dalam JKN, terdapat data kesehatan individu maupun masyarakat yang dapat diintegrasikan, sehingga kita dapat mempertajam dan mengoptimalkan layanan JKN di masa mendatang, memperbaiki layanan, program, serta pembiayaannya. Kemenkes juga tengah membangun arsitektur Satu Data Kesehatan untuk mengintegrasikan data kesehatan JKN dengan data dari instansi lain. Selain itu, rencana interoperabilitas juga perlu dipercepat pelaksanaannya agar Kemenkes dan BPJS Kesehatan lebih efisien dalam mengelola data," kata Dante. ***