Jika Pemerintah Berniat Hilangkan Premium, Komisi VII DPR Minta Pertalite Turun Harga

JAKARTA - Rencana Kebijakan Pemerintah yang akan menghapus BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan Pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil, demikian diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kepada media, Selasa (28/12/2021).

"Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Harusnya keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban Pemerintah menyediakan BBM murah bagi rakyat. Jadi kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium," tegas Mulyanto, Selasa (28/12/2021).

Mulyanto minta Pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.

Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka mensejahteraka mereka.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi Pemerintah. "Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih, namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.

Pemerintah jangan sekedar membebek standar global untuk mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat.

Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan. "Saya miris melihat argumentasi tipu-tipu yang dibangun Pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun," kata Mulyanto.

Untuk mengatasi masalah tersebut Mulyanto minta Pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak, sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat.***